JAKARTA (Panjimas.com) — Pemerintah tidak begitu serius menyelesaikan persoalan kekurangan guru di Indonesia. Sebab, hingga saat ini pengangkatan 100 guru honorer masih menjadi wacana. Demikian dikatakan Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim, Rabu (11/7).

“Kita tidak melihat keseriusan pemerintah, kenapa? Karena ya sudah jelas-jelas kebutuhan guru itu sudah banyak jumlahnya, dan ketersediaan guru juga kurang tapi sampai saat ini belum juga diatasi,” kata Ramli.

Ramli mengatakan, jika pemerintah memang tidak mampu membayar gaji guru, maka pemerintah pun jangan mengangkat pegawai negeri sipil di lembaga pemerintah lain seperti Kementerian, Pemerintah Daerah, dan lainnya. Sebab menurut dia, tidak ada urgensi mengangkat pegawai di lembaga tersebut. “Karena lebih urgent kebutuhan guru daripada itu,” tegas Ramli.

Ramli juga berpesan agar dalam pengangkatan guru honorer nanti, pemerintah jangan hanya melakukan seleksi tulis namun harus melakukan seleksi yang ketat. Misalnya pemerintah mendesain suatu model seleksi yang bisa mencakup empat kompetensi guru yakni kompetensi pedagogik, profesionalisme, sosial dan kepribadian.

“Keempat instrumen ini harus bisa dijadikan alat uji untuk mengetahui apakah si A ini berkualitas atau tidak. Seleksi itu penting, agar jangan sampai nanti pemerintah yang rekrut tapi diujung pemerintah sendiri yang mengeluhkan kualitasnya,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad menyebut, pengangkatan 100 ribu guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 2018, diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Termasuk teknis pelaksanaannya, bahkan rencana pengangkatan juga dibuat Kemenpan RB. “Teknisnya bisa ditanyakan ke Kemenpan RB,” ujar dia.

Sertifikasi Guru

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritisi masih banyaknya guru tetap di Indonesia yang bekerja tidak secara maksimal. Dia pun menyoroti sejumlah guru bahkan sengaja mengikuti sertifikasi hanya demi mendapatkan tunjangan profesi guru, namun setelahnya bekerja dengan bermalas-malasan.

“Kami berpikir kualitas guru ada sertifikasi. Tapi sekarang sering sertifikasi enggak mencerminkan apa-apa, hanya prosedural untuk mendapat tunjangan,” kata Sri Mulyani dalam sambutan di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, Selasa (10/7).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berpendapat, banyak guru yang telah mendapatkan sertifikat justru tak menjadikan hal tersebut untuk lebih baik. Menurut dia, sertifikasi guru tak serta-merta mencerminkan kualitias seorang guru.

“Bukan berarti dia profesional, bertanggungjawab, berkualitas pada kerjaannya. Ada rekrutmen guru, kualifikasinya WaAllahualam Bissawab, hadir presensi, tapi dia enggak belajar,” jelasnya.

Padahal pemerintah memberikan anggaran untuk sektor pendidikan tidak sedikit. Pada tahun ini anggarannya mencapai Rp 444,1 triliun atau 20% dari belanja dalam APBN 2018. Bahkan anggaran tersebut meningkat 5,8% dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 419,8 triliun. “Sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan itu besar sekali,” kata dia.

Sri Mulyani berpesan agar para guru yang telah mendapat sertifikasi dan memperoleh tunjangan profesi bisa diiringi dengan perbaikan kualitas belajar-mengajar. “Bagaimana mempergunaakan APBN sebagai insentif untuk terus memperbaiki indeks kulitas dari hasil belajar-mengajar, sehingga bisa betul-betul menjalankan belajar mngajar ini,” ujarnya. (ass)