NINGXIA, (Panjimas.com) — Ratusan warga muslim etnis Hui, yang beragama Islam, mengadakan gerakan aksi ‘sit-in’ (protes duduk) sebagai penentangan terhadap rencana pemerintah menghancurkan masjid baru dan besar di kawasan Ningxia, China Barat.

Masjid Raya Weizhou, dengan sejumlah menara dan kubah dalam gaya bangunan Timur Tengah, tidak memiliki izin memadai sebelum pembangunannya, kata pejabat di kota Weizhou dalam pemberitahuan pada 3 Agustus.

Masjid itu akan dibongkar dengan paksa pada Jumat, menurut mereka di pemberitahun itu, yang tersebar luas di kalangan Muslim China di media sosial.

Perintah itu mengundang kemarahan di kalangan warga desa, tetapi pembicaraan antara perwakilan masjid dan pejabat-pejabat gagal mencapai kesepakatan, sementara itu para jamaah menolak rencana pemerintah membongkar masjid jika kubah-kubangnya diganti dengan pagoda yang lebih mencerminkan gaya China, ujar seorang sumber di kawasan Ningxia, dilansir dari Reuters.

Ratusan warga muslim Hui berkumpul di Masjid tersebut pada Jumat pagi, dan Walikota Weizhou dijadwalkan mengadakan pembahasan di waktu sore, ujar sumber itu, yang berbicara secara anonim.

“Kalau kami tandatangani, kami menjual keyakinan kami,” pungkas seorang pendukung Masjid Weizhou dalam pesan singkat melalui aplikasi WeChat yang dilihat Reuters, dimana mendesak warga desa jangan menandatangani rencana pembangunan kembali masjid tersebut.

“Saya tak dapat berbicara tentang isu ini,” tutur Ding Xuexiao, Direktur Masjid itu ketika dihubungi melalui sambungan telefon.

Sementara itu, Imam masjid Ma Liguo mengatakan situasi “saat ini sedang dikoordinasikan”. Keduanya tidak memberikan penjelasan.

Ada aksi protes di masjid itu pada Jumat, demikian menurut seorang pria di kantor urusan agama pemerintah di kawasan itu. Perhimpunan Islam, membenarkan. Dia menambahkan bahwa pemerintah hanya ingin struktur itu “direnovasi untuk mengurangi skalanya”.

“Pembahasan dengan publik sedang berlangsung. Konsensus belum dicapai mengenai rencana renovasi tersebut,” terang pria itu, yang menolak disebutkan identitasnya.

Hingga kini, Reuters belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah Weizhou dan pejabat di Tongsin, yang dekat dengan kawasan itu.[IZ]