(Panjimas.com) – Aneh tapi nyata. Indonesia, negeri yang tengah butuh perbaikan di segala lini namun justru menolak hadirnya perubahan. Hanya di Indonesia, penghantar kebaikan justru diperlakukan dengan sewenang-wenang, dipersekusi tak henti-henti. Dakwah bagi kebaikan negeri justru dibatasi dan dikebiri sesuka hati.

Perijinan ceramah namun bersyarat, fakta inilah yang harus dihadapi oleh ulama-ulama hanif masa kini. Masih segar dalam ingatan ketika April lalu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengeluhkan tempat ibadah yang kerap disalahgunakan untuk dijadikan ajang kampanye politik terselubung, serta penyebaran provokasi yang memicu perpecahan masyarakat. Beliau pun melontarkan statement pelarangan ulama/ustadz berceramah dengan sisipan agenda politik praktis di tempat ibadah (CNN Indonesia 18/4). Tak dinyana, kejadian serupa akhirnya berulang. Seperti dilansir oleh CNN Indonesia (9/9), Kapolres Metro Tangerang Selatan Ferdy Irawan mengatakan akan memberi ijin kegiatan keagamaan yang akan berlangsung di Masjid Raya Al Kautsar Vila Dago, Pamulang Tangerang Selatan pada 29 September mendatang. Namun dalam pernyataannya itu, ia mensyaratkan tidak adanya bahasan bermuatan politik, melainkan harus murni masalah keagamaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penolakan kali kedua terhadap Ustadz Abdul Somad seperti yang pernah terjadi di Jawa Timur dan Tengah.

Terkait ancaman dan penolakan tersebut,  Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla, yang juga menjabat sebagai orang nomor dua di negeri ini pun akhirnya turut berkomentar. Beliau meminta agar tak hanya masyarakat yang melakukan evaluasi, namun juga sang ustadz.  Apakah ada sesuatu yang tidak sesuai. (CNN Indonesia 4/9)

Sungguh sangat disayangkan, upaya untuk menghilangkan agama dari politik mulai dimasifkan lagi di bumi pertiwi. Padahal, tidak ada yang dibawa agama melainkan kebaikan. Terkhusus agama Islam yang tidak bisa dikerdilkan sebatas pada perkara spiritual, namun ia harus diimplementasikan secara menyeluruh sebagaimana fungsinya sebagai ideologi. 90% aturan Islam pun merinci dengan jelas segala interaksi antar manusia (hablum min annas) termasuk di dalamnya adalah politik. Sedangkan 10% sisanya berisikan pengaturan akan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (hablumminallah) dan dirinya sendiri (habblumminnafsi). Sehingga, adalah konyol jika tiba tiba datang seruan dari manusia untuk menghilangkan unsur politik dari bahasan agama.

Sejatinya, agama dan politik ibarat saudara kembar. Agama berfungsi sebagai landasan atau pondasi sedangkan eksistensi politik berdiri sebagai penjaga agama. Memangkas korelasi antar keduanya sama saja menghantarkan manusia pada kesesatan dan keterjajahan. Bagaimana tidak? Dalam skala bernegara dan hubungan internasional, jauhnya peran agama bisa berujung pada keserampangan dalam mengambil kebijakan. Hal ini terjadi karena akal manusia yang terbatas dijadikan sebagai satu-satunya pemutus kebijakan. Hasilnya, kebijakan hanya menguntungkan segelintir pihak dan menyengsarakan sebagian besarnya.

Negeri yang bertahtakan emas dan beragam mineral lainnya, kini justru terlilit hutang ribuan triliun bahkan berbunga hingga berlipat ganda. Negeri yang harusnya stabil dari segi ekonomi, kini rupiahnya justru terkapar dipermainkan oleh dolar. Padahal Allah telah memberikan kekayaan alam yang tak terhingga pada negeri berjuluk zamrud khatulistiwa ini. Namun, ketika pengelolaan negara tidak bersumber dari aturanNya, dan justru mengambil aturan sekulerisme kapitalisme, kekayaan alam tersebut hanya mengenyangkan para kapitalis dan menyisakan kelaparan dan kerusakan bagi penduduk negeri.

Menjauhkan politik dari agama, sejatinya adalah mencegah kebangkitan Islam mengingat Islam lah satu-satunya agama yang memiliki pengaturan paripurna, menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan. Umat pun dituntut untuk cerdik. Tidak gegabah dalam menghakimi framing jahat yang dimainkan dan tidak pula bersikap latah, alias turut alergi terhadap politik. Jika gaung yang terdengar selama ini adalah politik itu kotor, maka hanya Islamlah yang mampu menjernihkan makna sekaligus pengaplikasian dari politik itu. Yakni, 100% mengurusi urusan umat.

Oleh karena itu, sudah saatnya umat melek politik, paham secara utuh bagaimana politik Islam dan turut memperjuangkan Islam sebagai agama politik (ideologi). Karena hanya dengan inilah kebangkitan hakiki bisa terwujud, keadilan bisa ditegakkan, dan kemaslahatan bisa teraih. [RN]

Penulis, Maya

Tinggal di Gresik