JAKARTA, (Panjimas.com) – Tingginya jumlah korban pelanggaran HAM oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri mendorong sejumlah aktivis Islam membentuk Posko Nasional Korban Densus 88 (Densus 88 Victim Crisis Center).
Menurut pengurus Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia, Jaka Setiawan, posko nasional ini akan dibentuk dengan melibatkan semua jaringan aktivis Islam di seluruh nasional.
“Semua jaringan kita di Indonesia akan kita libatkan sebagai watchdog (pengawasnya, red). Tidak hanya Densus 88 tetapi semua stakeholder pemberantasan anti teror, baik dari jaksanya, hakim, serta seluruh instrumen hukumnya,” kata Jaka, pada Sabtu (19/03/2016) kepada wartawan.
Posko Nasional ini nantinya akan menjadi semacam lembaga yang memantau semua proses instrumen hukum yang berjalan. Mulai dari hakim di wilayah yang nanti menerima bukti permulaan intelijen dari densus 88 hingga kemudian hakim wilayah tersbut mengeluarkan izin validitas alat bukti terorisme.
Jaka menegaskan, posko nasional ini juga akan berkonsolidasi dengan lembaga lain untuk membangun komunikasi, koordinasi, supaya bisa bersinergi dan bisa memperluas kampanye yang memantau pelanggaran HAM yang kerap terjadi dalam penanganan kasus terorisme.
Beberapa wilayah hotspot terorisme pun akan menjadi prioritas pemantauan posko nasional korban Densus 88. Seperti Aceh, Medan, Jabotabek, Solo, Surabaya, Makasar, Bima, hingga Poso.
“Kita akan memperkuat jaringan kita di wilayah tersebut. Kalau sudah ada tim/lembaga di wilayah tersebut akan kita bangun koordinasi, kalau belum ada akan kita kirim orang-orang yang kredibel. Kita punya banyak volunteer yang bakal kita rekrut,” ujar lulusan S2 Intelijen Strategis Universitas Indonesia ini.
Jadi, tambah Jaka, hal ini sudah sangat serius dan mendesak untuk menggelar pertemuan nasional di Jakarta demi membahas hal ini.
“Rencananya akan kita matangkan bulan ini. Sehingga bulan depan bisa kita selenggarakan acaranya.
“Kita akan mengundang tokoh-tokoh agama juga untuk membantu kita mensukseskan program ini,” tukasnya.
Jaka menambahkan, pihaknya juga akan mendorong Komnas HAM agar turut aktif berperan dalam Posko Nasional ini.
Poso, parsel untuk Kepala BNPT
Ditegaskan Jaka, wilayah prioritas pantauan Posko Nasional ini salahsatunya adalah wilayah Poso. Pasalnya, Bumi Sintuwu Maroso akan menjadi ‘parsel’ untuk Kepala BNPT baru.
“Kan sudah ada operasi besar-besaran di situ. Kita akan cek semua prosedurnya, jangan sampai dalam prosesnya banyak terjadi pelanggaran hukum,” ujar Jaka.
Menurutnya, persembunyian kawanan Santoso di hutan pegunungan Poso sebenarnya bisa selesai dengan menurunkan satuan Raider TNI.
“Gak perlu menurunkan tim operasi gabungan besar-besaran yang memakan anggaran negara. Anggarannya itu pun sebenarnya harus diaudit. Kita lihat saja nanti,” pungkasnya. [FS/RN]
