JAKARTA, (Panjimas.com) – Juru Bicara Bidang Ekonomi PKS Muda Muhammad Kholid mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2019 jumlah pemilih pemula sudah mencapai 60 juta orang. Bahkan, pemilih pemuda di bawah usia 35 tahun mendekati angka 100 juta orang.
“Ini luar biasa, jadi pemilih-pemilih muda harus lebih aktif dalam isu-isu kebijakan yang strategis termasuk dalam kebijakan ekonomi, yaitu APBN,” kata Muhammad Kholid, di Aula DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (31/10/2017).
Untuk merangkul pemuda, PKS Muda yang bekerjasama dengan DPP PKS menggelar acara “APBN 2018 Buat Siapa?”. Acara yang diselenggarakan di aula Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, di Jalan Letjen Term Simatupang, Jakarta Selatan, turut menghadirkan Direktur IDEAS Yusuf Wibisono; Jubir Bidang Ekonomi PKS Muda Muhammad Kholid; dan Pengamat Ekonomi Muhammad Rihan Handaulah.
Lebih lanjut, Muhammad Kholid menjelaskan bahwa APBN adalah hal yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “APBN adalah produk kesepakatan politik,” lanjutnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat APBN 2018 terlalu optimis dan tidak realistik. “Bisa dikatakan populis,” imbuhnya.
“Kita bisa memahami bahwa tahun 2015-2016 masih pada masa konsolidasi. Tahun 2018 menjelang 2019 maka APBN ini dikeluarkan secara lebih populis,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa hal itu berdasarkan asumsi makro, pertumbuhan ekonomi. “Sikap atau propose dari anggaran pemerintah adalah 5,4%. Ini adalah angka yang sangat luar biasa, karena apa? Karena target-target dari pemerintah pada tahun sebelumnya meleset terus,” terangnya.
Tidak hanya itu, pada tahun 2015 target 5,7% meleset jadi 4,79%, kemudian di tahun 2016 pun meleset hampir sekitar 5,1%. Sedangkan di tahun 2017 pertumbuhan hanya tumbuh 5,01%.
“Ini kalau dinaikkan sedikit menjadi 5,4% sekitar 4% itu sangat sulit sekali dicapai,” tuturnya.
Jubir Bidang Ekonomi PKS Muda tersebut memandang bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu. “Pemerintah belum mengatur sebuah APBN yang jauh dari realitas.” pungkasnya. [DP]
