JAKARTA, (Panjimas.com) – Sehubungan dengan mandeknya pengusutan kasus Pembelian lahan RS Sumber Waras Oleh KPK. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta KPK tidak tebang pilih dalam mengungkap aktor intelektual Skandal Pembelian lahan sumber waras yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.
“Sekarang KPK punya niat atau tidak mengungkap kasus ini secara transparan ke publik, jangan sampai masyarakat menilai KPK sebagai pelindung bagi para koruptor kelas kakap” tegas Ketua Kebijakan Publik KAMMI, Riko P Tanjung. Melalui relasenya yang diterima Panjimas Jumat, (30/9).
Sebagaimana diketahui Hasil audit BPK menyatakan bahwa pembelian lahan RS sumber waras telah merugikan keuangan Negara sebesar 191 Miliyar dan terindikasi melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Atau Ahok, namun sampai sekarang belum ada kejelasan dari pengungkapan kasus ini.
Hasil audit invetigasi oleh BPK juga telah menyimpulkan ada enam penyimpangan dalam pengadaan tanah sumber waras tersebut yaitu tahap perencanaan, penganggaran, pembentukan tim pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, pembentukan harga dan penyerahan hasil.
“Korupsi adalah musuh bersama rakyat indonesia, maka harus ada keseriusan segenap penegak hukum dalam memberantas dan mengukap skandal korupsi di negeri ini” tambah Riko.
Kartika Nur rakhman, Ketua Umum KAMMI juga mempertanyakan standar yang dipakai KPK dalam menilai kasus sumber waras.
“Temuan BPK yang sedemikian besar ini kenapa diragukan oleh KPK? Padahal pada kasus-kasus sebelumnya seperti kasus hambalang, KPK menjadikan laporan BPK sebagai kunci bagi terungkapnya kasus ini” katanya.
Praktek tebang pilih kasus KPK sudah menjadi pembicaraan hangat di masyarakat luas. Kredibilitas dan integritas KPK dipertaruhkan kali ini. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang demi kepentingan politik, karena bagaimanapun masyarakat belum lupa bahwa para komisioner aktif KPK pernah terlibat dalam politik praktis. [RN]
