Oleh: Ummu Firly | Aktivis Muslimah
Hujan yang turun setelah berbulan-bulan musim kemarau tentu menjadi kabar yang melegakan bagi masyarakat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Asap yang sebelumnya menyelimuti permukiman perlahan berkurang. Udara mulai terasa lebih segar. Warga pun berharap api benar-benar padam dan kehidupan bisa kembali berjalan normal. Namun, apakah turunnya hujan berarti bencana telah berakhir?
Faktanya, tidak sesederhana itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan jumlah titik karhutla mulai menurun seiring turunnya hujan. Meski demikian, bara api di bawah permukaan tanah gambut belum sepenuhnya padam. Pada 2 November 2026, BNPB bahkan menyampaikan bahwa luas lahan yang masih terbakar mencapai 742 hektare. Bara yang tersimpan di dalam gambut berpotensi memunculkan titik api baru meskipun hujan telah turun.
Anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI), Dr. Daryono Daryono, juga menjelaskan bahwa hujan memang membantu memadamkan kebakaran vegetasi di permukaan. Akan tetapi, kebakaran gambut memiliki karakter berbeda. Proses pembakaran di bawah tanah dapat berlangsung lama tanpa terlihat dari permukaan. Artinya, hilangnya asap atau titik panas belum tentu menjadi bukti bahwa api telah benar-benar padam.
…Ancaman yang tersisa bukan sekadar bara api, melainkan juga dampak panjang yang harus ditanggung masyarakat…
Kondisi ini semestinya menjadi peringatan bahwa penanganan karhutla tidak boleh berhenti hanya karena hujan mulai turun. Sebab, ancaman yang tersisa bukan sekadar bara api, melainkan juga dampak panjang yang harus ditanggung masyarakat.
Bencana Belum Berakhir Saat Api Padam
Selama karhutla berlangsung, masyarakat bukan hanya berhadapan dengan ancaman kebakaran. Mereka juga harus menanggung berbagai persoalan yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Kabut asap mengancam kesehatan, aktivitas ekonomi terganggu, anak-anak kehilangan kenyamanan belajar, bahkan kebutuhan air bersih menjadi persoalan serius. Di sejumlah wilayah Kalimantan, kebakaran hutan telah mengancam sumber penghidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada hutan dan lahan. IDN Times (4/11/2026) memberitakan kesulitan warga memperoleh air bersih untuk minum dan memasak akibat kebakaran. Kerusakan hutan juga mengancam mata pencaharian, pengetahuan lokal, hingga pendidikan anak-anak.
Sementara itu, karhutla di Papua Barat telah menghanguskan lebih dari 3.317 hektare lahan yang tersebar di tujuh kabupaten hingga Agustus 2026. Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare. Dampaknya tentu tidak berhenti ketika hujan mengguyur wilayah tersebut. Kerusakan kawasan hutan, terganggunya sumber air, dan rusaknya lahan produktif dapat memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat dalam waktu panjang.
Di sinilah persoalan karhutla perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Kebakaran yang berkepanjangan dapat memperbesar ancaman krisis air dan pangan. Ketika sumber air terganggu, masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan paling mendasar. Ketika lahan pertanian rusak dan aktivitas produksi terganggu, ketersediaan pangan pun berisiko terdampak. Apalagi bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat adat yang kehidupannya sangat bergantung pada kelestarian hutan.
…Keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berkurangnya titik api atau luas lahan yang terbakar…
Karena itu, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari berkurangnya titik api atau luas lahan yang terbakar. Negara harus memastikan bahwa masyarakat benar-benar terlindungi, kebutuhan hidupnya terpenuhi, dan lingkungan yang menjadi sumber penghidupannya dipulihkan.
Ketika Tanggung Jawab Negara Berhenti pada Penanganan Darurat
Persoalan bencana yang terus berulang semestinya mendorong evaluasi lebih mendasar terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan lingkungan. Mengapa kerusakan hutan dan kebakaran terus menjadi ancaman? Mengapa masyarakat harus berkali-kali menghadapi persoalan yang sama, sementara dampaknya dapat berlangsung jauh setelah api padam?
Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah cuaca atau fenomena alam. Ada persoalan tata kelola sumber daya alam yang harus dikritisi. Hutan dan lahan merupakan bagian penting dari penyangga kehidupan. Ketika pengelolaannya lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan, sementara keselamatan ekosistem dan masyarakat tidak menjadi prioritas, kerusakan lingkungan akan semakin sulit dihindari.
Inilah salah satu persoalan mendasar dalam sistem kapitalisme yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama pembangunan. Sumber daya alam kerap dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi sering kali lebih dominan daripada kewajiban menjaga kelestarian lingkungan serta menjamin keselamatan rakyat.
…Masyarakat akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya, padahal mereka bukan selalu pihak yang memiliki kuasa…
Bukan berarti setiap kebakaran terjadi semata-mata karena kepentingan bisnis. Namun, tata kelola yang memberi ruang pada eksploitasi berlebihan, lemahnya pengawasan, dan tidak tegasnya penegakan hukum dapat memperbesar risiko kerusakan lingkungan. Masyarakat akhirnya menjadi pihak yang paling merasakan akibatnya, padahal mereka bukan selalu pihak yang memiliki kuasa untuk menentukan bagaimana hutan dikelola.
Negara tidak boleh hadir hanya ketika bencana terjadi, mengirim bantuan, melakukan pemadaman, lalu menganggap persoalan selesai setelah keadaan terlihat membaik. Tanggung jawab negara jauh lebih besar daripada itu. Negara harus melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan terhadap pelanggaran, penanganan bencana secara tuntas, hingga pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.
Dalam Islam, pemimpin adalah ra’in (pengurus dan pelindung rakyat) yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
…Kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, melainkan amanah untuk mengurus seluruh kebutuhan rakyat…
Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, melainkan amanah untuk mengurus seluruh kebutuhan dan melindungi kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara tidak boleh melepaskan tanggung jawab penanganan bencana kepada masyarakat, apalagi membiarkan mereka berjuang sendiri memenuhi kebutuhan dasar di tengah situasi darurat.
Islam Mewajibkan Perlindungan Rakyat hingga Pemulihan Pascabencana
Islam memiliki pandangan yang jelas tentang pengelolaan alam dan tanggung jawab negara. Alam bukan sekadar komoditas yang bebas dieksploitasi demi keuntungan. Hutan, air, dan berbagai sumber daya alam merupakan bagian dari amanah Allah Swt. yang harus dikelola sesuai ketentuan syariat. Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan di darat dan di laut telah tampak akibat perbuatan tangan manusia. Ayat ini mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia yang melampaui batas. Karena itu, pengelolaan alam harus dibangun di atas prinsip tanggung jawab, bukan keserakahan.
Dalam sistem Islam, kebijakan negara terhadap hutan dan sumber daya alam terikat dengan hukum syariat. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan penguasaannya kepada individu atau korporasi untuk dimonopoli demi keuntungan pribadi. Negara berkewajiban mengelolanya untuk kemaslahatan rakyat.
Negara juga wajib melakukan langkah serius dalam mengantisipasi bencana. Mulai dari menjaga kawasan hutan dan tata air gambut, mengawasi aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, menyediakan sarana pemantauan dan pemadaman, hingga menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Penanganan tidak boleh bersifat reaktif dan sesaat, tetapi harus menyentuh akar persoalan.
Ketika bencana terjadi, negara wajib mengerahkan seluruh kemampuan untuk melindungi masyarakat. Pemadaman harus dilakukan hingga tuntas, termasuk memastikan bara api di bawah permukaan gambut benar-benar padam. Setelah itu, pemulihan lingkungan dan kehidupan masyarakat harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara.
Kebutuhan dasar rakyat pun tidak boleh diabaikan. Negara harus menjamin ketersediaan pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, serta keberlangsungan pendidikan bagi masyarakat terdampak. Jangan sampai warga yang telah kehilangan sumber penghidupan akibat bencana justru harus menanggung sendiri biaya untuk mendapatkan kebutuhan paling mendasar.
Semua itu membutuhkan sistem pengelolaan negara yang menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam mengatur kehidupan, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan ekonomi. Dengan sistem Islam, orientasi kebijakan bukanlah mengejar keuntungan segelintir pihak, melainkan mewujudkan kemaslahatan dan menjamin hak seluruh rakyat.
…Selama bara masih tersimpan di dalam gambut dan kehidupan masyarakat belum pulih, pekerjaan negara belum selesai…
Hujan memang patut disyukuri. Namun, hujan tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan, apalagi menghentikan tanggung jawab negara. Selama bara masih tersimpan di dalam gambut dan kehidupan masyarakat belum pulih, pekerjaan negara belum selesai. Sebab, yang harus dipadamkan bukan hanya api di hutan, tetapi juga akar persoalan yang membuat kerusakan terus berulang. Dan yang harus diselamatkan bukan hanya kawasan hutan, melainkan seluruh kehidupan rakyat yang bergantung padanya.
Negara seharusnya hadir bukan sekadar saat rakyat menghadapi bencana, melainkan memastikan rakyat tidak dibiarkan menanggung akibatnya sendirian. Itulah makna kepemimpinan sebagai ra’in: mengurus, melindungi, dan menjamin kehidupan rakyat sebagai amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. [Panjimas.com]
Tentang Penulis:
Ummu Firly adalah aktivis Muslimah, pemerhati sosial keagamaan dan kebijakan publik













![[Foto] Diduga Jenazah Enam Laskar FPI Viral di Medsos](https://i0.wp.com/www.panjimas.com/wp-content/uploads/2020/12/Jenazah-Laskar-FPI-1.jpg?fit=848%2C514&ssl=1)

