Oleh:
Mohammad Zein*
Analisis politik ini merupakan fakta yang bersumber dari pemberitaan terbaru. Adapun proyeksi merupakan penilaian analitis saya, bukan sebuah kepastian.
Tiga Peristiwa, Satu Simpul
Tiga peristiwa tampak terpisah, tetapi bertemu pada satu titik, yakni legitimasi Wakil Presiden dan kendali atas aparat keamanan.
Pertama, persoalan ijazah. MK pada 6 Oktober 2026 tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang setara dengan SMA. Kemudian, MA pada 30 Oktober menyatakan surat keterangan penyetaraan (suket) tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
Namun, amar putusan MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Dengan demikian, Gibran tidak otomatis didiskualifikasi. Ini merupakan celah penting. Secara hukum, jabatan Gibran belum otomatis gugur, tetapi secara politik legitimasinya telah terluka.
Kedua, penyadapan. Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap Prabowo. Salah satunya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Dugaan penyadapan tersebut menggunakan sistem Lawful Interception Management System dan menyasar presiden, pejabat negara, pimpinan partai politik, jurnalis, hingga pengusaha.
Kapolri saat ini menegaskan bahwa pengusutan kasus tersebut berjalan tanpa campur tangan kepentingan tertentu.
Ketiga, tekanan politik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut wacana pemakzulan menguat setelah terungkapnya kasus penyadapan. Dialog antarfaksi di DPR juga disebut terus berjalan. Namun, DPR belum mengambil sikap resmi karena masih dalam masa reses dan belum menerima salinan putusan MA secara utuh.
Sebagian pengamat mengaitkan kasus ini dengan Jokowi. Muncul dugaan bahwa penyadapan bertujuan memantau sikap Prabowo terkait persoalan ijazah Gibran. Selain itu, sejumlah pihak menyoroti kedekatan Listyo dengan Jokowi.
Namun, semua itu masih merupakan hipotesis, bukan temuan hukum.
Jokowi sendiri menyatakan menghormati seluruh proses hukum. Bahkan, Mahfud MD mengaku heran karena Jokowi dan Gibran tidak masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
Selama belum ada bukti mengenai aliran perintah dari Solo, narasi tersebut masih berfungsi sebagai bahan politik, bukan fakta hukum. Namun, dalam politik, persepsi sering kali memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan fakta.
Kunci Pengambilan Keputusan: Prabowo dan Para Ketua Umum
Pemakzulan melalui Pasal 7B UUD 1945 merupakan proses panjang. Mekanismenya dimulai dari hak menyatakan pendapat DPR, dilanjutkan dengan pemeriksaan dan putusan MK, hingga sidang MPR dengan persyaratan kuorum berlapis.
Peneliti BRIN menilai nasib wacana pemakzulan sangat bergantung pada sikap para ketua umum partai politik yang memiliki fraksi di DPR.
Artinya, jalur formal hanya terbuka apabila Prabowo, Gerindra, dan mitra koalisinya memberikan dukungan politik.
Presiden menghadapi dilema nyata. Mempertahankan Gibran berarti harus menanggung beban persoalan legitimasi. Sebaliknya, menyingkirkannya berpotensi membuka konflik dengan kubu Jokowi sekaligus memecah koalisi pemerintahan.
Tiga Skenario 1–2 Tahun ke Depan
Skenario A: Pengunduran Diri Terencana (Paling Mungkin)
Pemakzulan secara penuh berisiko bagi semua pihak. Karena itu, langkah yang paling rasional adalah melalui negosiasi politik secara tertutup.
Gibran berpotensi mengundurkan diri dengan narasi “menghormati putusan hukum dan menjaga stabilitas”. Langkah tersebut mungkin disertai jaminan tertentu bagi keluarga dan relawan pendukungnya.
Calon pengganti kemudian diusulkan presiden dan dipilih MPR sesuai mekanisme konstitusi. Cara ini dapat memberikan kemenangan politik kepada Prabowo tanpa terkesan menghabisi kekuatan politik pendahulunya.
Namun, kubu Gibran saat ini masih menolak wacana pengunduran diri. Karena itu, skenario tersebut baru berpeluang terjadi apabila tekanan DPR, gerakan masyarakat, dan dinamika koalisi menguat secara bersamaan.
Skenario B: Pemakzulan Formal Berjalan (Kemungkinan Sedang)
Skenario ini dapat terjadi apabila Gibran tetap bertahan dan sejumlah fraksi besar di DPR mengubah sikap politiknya.
Proses pemakzulan diperkirakan berlangsung berbulan-bulan, menyita energi pemerintahan, dan belum tentu menghasilkan keputusan sesuai harapan karena persyaratan kuorum yang tinggi.
Pemakzulan kemungkinan lebih banyak digunakan sebagai instrumen tekanan politik agar skenario A terwujud daripada benar-benar dijalankan hingga tahap akhir.
Skenario C: Gibran Bertahan (Kemungkinan Terendah, tetapi Bukan Nol)
Celah dalam amar putusan MK terkait kedudukan hukum pemohon dan lambannya respons DPR dapat membuat persoalan ini mereda seiring dengan menurunnya perhatian publik.
Namun, konsekuensinya tidak kecil. Wakil presiden yang terus dibayangi persoalan legitimasi dapat menjadi beban bagi pemerintahan. Isu tersebut juga berpotensi terus menghantui pemerintahan menjelang Pemilu 2029.
Nasib Polri dan Kendali Keamanan
Kasus ini kemungkinan menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengonsolidasikan kendali atas Polri.
Selain proses hukum terhadap para tersangka, saya memperkirakan akan ada rotasi pimpinan, penataan kewenangan penyadapan, serta tuntutan reformasi institusi. Mahfud MD sendiri menyerukan agar kepolisian dan dunia politik sama-sama melakukan pembenahan.
Ada dua risiko yang perlu diperhatikan.
Pertama, pembersihan internal yang dilakukan secara selektif akan mudah dibaca sebagai bentuk balas dendam politik.
Kedua, apabila kasus ini hanya berhenti pada penetapan tersangka tanpa mengungkap siapa pemberi perintah, kepercayaan publik tidak akan pulih.
Pertanyaan mengenai siapa “bos besar” di balik kasus ini akan terus menghantui hingga ada jawaban yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akhir dari Riak-Riak Politik Ini
Bagi saya, arah penyelesaian yang paling masuk akal adalah melalui proses bertahap.
Dalam kurun waktu lima hingga tujuh bulan, tekanan politik diperkirakan mencapai puncaknya dan berpotensi menghasilkan pergantian wakil presiden, baik melalui pengunduran diri maupun mekanisme konstitusional di DPR.
Setelah itu, kemungkinan terjadi penataan internal Polri, disusul perebutan kembali peta koalisi menjelang Pemilu 2029.
Pengaruh politik keluarga Jokowi hampir pasti mengalami penurunan, tetapi tidak akan sepenuhnya hilang. Jaringan relawan, birokrasi, serta partai-partai yang memiliki kedekatan politik tetap menjadi kekuatan tersendiri, ditambah dukungan sumber daya finansial.
Pada akhirnya, faktor penentu bukan hanya persoalan hukum, melainkan juga apakah Prabowo memilih memimpin transisi ini secara terukur atau membiarkannya dikendalikan oleh tekanan jalanan dan parlemen.
Sejumlah peristiwa terdekat yang patut dipantau adalah sikap DPR setelah masa reses, rencana aksi pada 10 November, serta hasil pemeriksaan Bareskrim.
Perlu dicatat, analisis ini disusun berdasarkan informasi yang masih berkembang cepat. Posisi politik masing-masing pihak dapat berubah dalam hitungan hari.
*Penulis adalah dosen IAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta.
