JAKARTA (Panjimas.com) – Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan, penetapan status tersangka kasus korupsi terhadap calon Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK memperlihatkan lemahnya sistem pengelolaan dan analisis informasi di lingkungan Presiden Jokowi.
Padahal sebagai penguasa cabang kekuasaan eksekutif, seorang Presiden seharusnya memperoleh informasi dan analisis dari para pembantunya dan juga intelejen politiknya yang lengkap dan valid tentang berbagai hal yang akan digunakannya untuk mengambil suatu keputusan.
“Di sini saya melihat para pembantu dan bawahan Presiden yang bertanggung jawab menyuplai informasi track record calon Kapolri dan yang bertanggung jawab menganalisis kemungkinan apabila Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri, ternyata tidak bekerja dengan baik. Sistem pengelolaan dan analisis informasi di lingkungan Presiden mandul,” tegas Said, pada Selasa (13/1/2015).
Menurut Said, penetapan Budi Gunawan yang merupakan calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Jokowi sebagai tersangka kasus korupsi juga memperlihatkan insting politik Jokowi sebagai seorang Presiden sangat lemah. Sebab, Jokowi tidak memiliki naluri meramalkan suatu keadaan yang akan terjadi.
“Saya tidak mengatakan Jokowi harus punya kemampuan meramal seperti seorang dukun, tetapi seorang pemimpin negara sudah semestinya punya kemampuan membuat kalkulasi-kalkulasi. Karena dia-lah pengambil keputusan dan kebijakan negara,” ujarnya.
Kompolnas sebagai pihak yang mengusulkan nama Budi kepada Jokowi, jelas Said, juga patut dicurigai tidak bisa bekerja secara baik dan profesional. Seharusnya Kompolnas terlebih dahulu melakukan kajian yang mendalam untuk mengetahui detail sosok Budi Gunawan, sehingga sampai pada kesimpulan bahwa orang tersebut tidak layak diusulkan menjadi calon Kapolri.
“Intelejen kita tumpul. Benar bahwa kerja KPK itu sangat rahasia, tetapi intelejen seharusnya sudah bisa mendeteksi serta memprediksi kemungkinan BG akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Salah satu fungsi intelejen kan menghimpun data dan informasi, menganalisisnya, lalu kemudian melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden,” urainya. [GA/jppn]
