WASHINGTON, (Panjimas,com) – Pejabat senior Departemen Luar Negeri AS hari senin (19/01/2016) kemarin telah meminta Presiden Myanmar, U Thein Sein untuk membebaskan sisa tahanan politik sebelum akhir masa jabatannya pada bulan Maret 2016, sementara itu pihaknya juga meminta pemerintahan Myanmar memperdulikan penderitaan minoritas Muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine, dilansir Myanmar Times
Wakil Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken bertemu secara terpisah di Nay Pyi Taw dengan Presiden terpilih, Daw Aung San Suu Kyi beserta Wakil Panglima Angkatan Darat Jenderal Soe Win untuk membahas transfer kekuasaan kepada pemerintahan baru menyusul kemenangan telak partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilihan umum bulan November lalu.
Mr Blinken mengatakan pada konferensi pers bahwa AS akan terus mendukung transisi demokrasi di Myanmar, dan pihaknya mengharapkan kemajuan ekonomi terus berlanjut, dilaksanakannya rekonsiliasi nasional dan perbaikan hak asasi manusia.
“Pertumbuhan ekonomi jangka panjang harus ditingkatkan dan dipertahankan; proses rekonsiliasi nasional harus terus dilakukan; sisa tahanan politik harus dibebaskan; dan hak asasi manusia bagi semuanya tidak peduli etnis atau agama mereka, “katanya.
Pembebasan tahanan politik adalah fokus utama dari pertemuannya dengan Presiden U Thein Sein, yang telah membebaskan beberapa tahanan politik – tetapi tidak semuanya. Mr Blinken mengatakan bahwa Presiden harus membebaskan semua tahanan yang tersisa sebelum masa jabatannya berakhir pada akhir Maret untuk memperkuat warisan kepemimpinannya.
“Salah satu keunggulan dari proses reformasi dan transisi di Myan-mar adalah rilis yang luar biasa dari 1.300 tahanan politik,” katanya, mengacu pada mereka yang dibebaskan 2011-2014. “Itu menarik perhatian dunia, dan merupakan langkah kunci menuju demokrasi. Kami mendesak pemerintah untuk menyelesaikan proses dan membebaskan semua tahanan politik. ”
Presiden U Thein Sein telah berjanji untuk membebaskan semua tahanan politik pada akhir 2013, namun Assistance Association for Political Prisoners, Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik memperkirakan bahwa 128 tapol tetap berada di balik jeruji besi. Sementara 403 tahanan politik lainnya sedang menunggu proses persidangan.
Wakil Menteri Luar Negeri AS ini juga menyerukan penegakan hak asasi manusia yang lebih besar bagi etnis minoritas, khususnya Muslim Rohingya di Negara bagian Rakhine, yang secara resmi disebut oleh pemerintah sebagai Bengali. Pemerintah tahun lalu mencabut sementara “white card” surat-surat identitas yang dipegang oleh banyak Muslim Rohingya dan juga telah melucuti hak suara mereka dalam pemilu.
“Saya berbagi keprihatinan yang kuat tentang diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh etnis dan agama minoritas, termasuk para penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine,” kata Blinken. “Sebagaimana Presiden terpilih Aung San Suu Kyi telah menekankan, bahwa solusinya adalah aturan hukum.”
Pemimpin NLD (National League for Democracy) telah membuat aturan hukum, sebuah pilar platform partai. Memimpin Komite Hukum dan Perdamaian di Parlemen, dia telah membantu peluncuran Pusat Hukum di seluruh negeri untuk mengatasi sistem hukum yang seringkali korup.
Mr Blinken ketika ditanyai, apakah AS akan berdiri di belakang niat, Daw Aung San Suu Kyi berposisi menjadi diatas “Presiden” untuk mengatasi ketentuan dalam Konstitusi 2008 yang melarang dirinya dari pos dengan alasan bahwa anak laki-lakinya adalah warga negara asing.
Mr Blinken mengatakan fokusnya adalah pada transisi – sementara spekulasi pada komposisi pemerintah di masa depan adalah masih hipotesis – namun dia menunjukkan dukungan umum untuk posisi Daw Aung San Suu Kyi.
“Saya akan mengatakan secara umum bahwa kehendak rakyat Myanmar, Saya pikir itu sudah diungkapkan dengan sangat jelas,” katanya, mengacu pada hasil suara NLD dimana mendapatkan hampir 80 persen dari kursi yang terpilih dalam pemilihan November 8. “Dan mendukung kepemimpinan Aung San Suu Kyi dan pimpinan partai di pemerintahan.”
Seorang wartawan Cina bertanya bagaimana hubungan antara Myanmar dan AS, apakah akan terpengaruh oleh hubungan antara Myanmar dan China.
“Tidak ada pilihan antara memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dan memiliki hubungan yang baik dengan China,” kata Blinken. “Sebuah hubungan positif yang kuat antara Myanmar dan China akan memajukan prospek perdamaian, stabilitas dan kemajuan bagi semua orang.” [IZ]
