JAKARTA (Panjimas.com) – Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault mulai diganggu kelompok yang tidak suka. Sebuah petisi di situs Change.org tersebut mendesak Adhyaksa Dault mundur sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
Dalam Petisi itu juga meminta Presiden Joko Widodo mengganti Adhyaksa Dault karena menjadi pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Mengingat, Presiden Jokowi adalah Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka.
Petisi ini diinisiasi oleh Tubagus Guritno. Dia menjelaskan, sebagai Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault seharusnya mendidik anak-anak muda menjadi generasi penerus yang mencintai NKRI dan Pancasila. Ternyata, ujar dia, Adhyaksa justru menjadi pendukung kelompok garis keras yang ingin mengubah Pancasila dan NKRI.
Seperti diberitakan media,Petisi itu dibuat setelah beredarnya video wawancara Adhyaksa Daut di acara HTI di Gelora Bung Karno pada 2013. Di dalam video, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2009) itu diwawancarai seorang pria yang mengenakan baju bertuliskan HTI Channel.
Adhyaksa dalam video tersebut menyatakan khilafah tak akan bisa dicegah.”Cuma bagaimana kita ikut proses itu, caranya macam-macam, cara saya dan Anda berbeda,” tutur Adhyaksa melanjutkan.
Adhyaksa Dault pun segera membuat siaran pers. Menurut dia, pernyataan bahwa dia anti-Pancasila dan anti-NKRI merupakan fitnah. Dia mengungkapkan di mana pun dia pergi selalu disampaikan kepada generasi muda agar mempertahankan dan merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Lalu soal khilafah Islamiyah, Adhyaksa menjelaskan memang ada hadisnya soal itu tapi bukan khilafah yang meniadakan negara, bukan juga khilafah versi Hizbut Tahrir, ISIS, dan sebagainya.”Pancasila, UUD 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika harus dipertahankan dan dirawat untuk generasi selanjutnya,” kata Adhyaksa. (desastian)
