ALGIERS (Panjimas.com)— Ketua Partai Islam terbesar Aljazair pada hari Jumat (05/05) menggambarkan jumlah pemilih tidak resmi untuk pemilihan Parlemen kemarin – di mana partai yang berkuasa dan mitra koalisinya memenangkan mayoritas kursi – kemenangan itu dianggap “dilebih-lebihkan”.
Pada sebuah konferensi pers di ibukota Algiers, Menteri Dalam Negeri Noureddine Bedoui memberikan jumlah pemilih total untuk pemilihan kemarin sebesar 38,25 persen. Namun, berbeda dengan Bedoui, Abdul Razzaq al-Maqri, Ketua Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian Aljazair, mengatakan jumlah pemilih total mendekati 25 persen.
“Tingkat partisipasi [pemilih] dilebih-lebihkan,” kata al-Maqri seperti dikutip dalam sebuah pernyataan partainya.
Jumlah pemilih yang memboikot jajak pendapat itu sangat besar”, tandasnya.
Menurut al-Maqri, jajak pendapat hari Kamis (04/05) tidak dilakukan secara adil dan transparan dan “gagal untuk mencerminkan kehendak nasional”.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa partainya merencanakan mengajukan banding atas hasil jajak pendapat resmi dengan Dewan Konstitusi negara tersebut.
Pada hari Kamis (04/0), Abdelwahab Derbal, Ketua Komisi Pemilihan Aljazair, mengatakan bahwa komisi tersebut telah menerima 328 laporan pelanggaran, 16 di antaranya telah diajukan ke Jaksa Agung negara tersebut.
Menurut hasil yang diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, Partai Front Pembebasan Nasional (FLN) milik President Abdelaziz Bouteflika memenangkan 164 dari 462 kursi di Majelis, sementara National Democratic Rally – mitra koalisi FLN – berada di posisi kedua dengan 97 kursi .
Gerakan Masyarakat untuk Perdamaian, Partai yang diketuai olej Al-Maqri, sementara itu, hanya meraih 33 kursi, menurut hasil resmi.
Pada hari Jumat (05/05), Sekretaris Jenderal FLN Djamel Ould Abbes mengatakan bahwa FLN terbuka untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi baru dengan partai manapun yang mendukung program politik Bouteflika.[IZ]
