NEW YORK, (Panjimas.com) — Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura, mengatakan rezim Damaskus tidak mengakui peranan PBB dalam pembentukan komite konstitusional. Hal ini disampaikannya Jumat (26/10) lalu, untuk diketahui komite konstitusional bertugas merancang undang-undang dasar baru untuk Suriah.
Staffan De Mistura menuturkan bahwa pernyataan akhir dalam pembicaraan antar-warga Suriah di Sochi, Rusia, pada Januari memang menetapkan PBB bertugas di dalam susunan komite konstitusional. Pembicaraan tersebut diperantarai oleh Rusia, Iran dan Turki, negara-negara penjamin Kesepatan Damai Astana.
“Kesepakatan akhir akan dicapai dalam proses Jenewa, yang dipimpin PBB, mengenai mandat dan ketentuan rujukan, wewenang, peraturan prosedur dan kriteria pemilihan bagi susunan komite konstitusional itu,” pungkas de Mistura.
Akan tetapu, dalam pertemuan dengan Utusan Khusus PBB Staffan de Mistura di Damaskus, pada Rabu (24/10), Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Muallem tidak mengakui hasil pembicaraan Sochi seperti yang dibagikan di Dewan Keamanan oleh Rusia, demikian penjelasan de Mistura.
“Mengenai pernyataan akhir Sochi, al-Muallem merujuk kepada hasil lain dan bukan yang dibagikan oleh Rusia di Dewan Keamanan. Ia mengatakan mungkin bagi Pemerintah Suriah untuk menerima “beberapa unsur` hasil yang dibagikan oleh Rusia dan `menyatukannya dengan `hasil` lain yang diserahkan oleh pemerintah –dan perbedaan penting ada mengenai ini, terutama, peran PBB,” papar de Mistura kepada Dewan Keamanan PBB.
Mengenai pemahaman yang dicapai antara Rusia dan PBB sebelum pembicaraan Sochi bahwa hasil pembicaraan Sochi akan dibawa ke Jenewa sebagai sumbangan bagi proses pembicaraan antar-orang Suriah, al-Muallem tidak memandang hal tersbeut konsisten dengan prinsip kedaulatan dan non-campur-tangan, jelas de Mistura.
“Pada dasarnya, Menteri al-Muallem tidak menerima baik peran bagi PBB secara umum dalam mengidentifikasi atau memilah daftar Pihak Ketiga,” ujar de Mistura, dikutip dari Xinhua News. Ia pun mengacu pada daftar perwakilan masyarakat sipil dalam komite konstitusional itu.
Berdasarkan kesepakatan Sochi, komite konstitusional akan terdiri atas para perwakilan pemerintah Suriah, kubu oposisi dan masyarakat sipil –masing-masing sekitar 50 orang.
Menlu Al-Muallem mengatakan Pemerintahan Assad dan Rusia baru-baru ini telah sepakat bahwa tiga penjamin Kesepakatan Astana serta Pemerintah Suriah akan, melalui konsultasi di kalangan mereka, menyiapkan satu usulan yang berkaitan dengan wakil masyarakat sipil, dan menyerahkannya pada fasilitasi PBB.
Al-Muallem menyatakan metodologi yang dipilih Pemerintahan Assad saat ini digarap oleh penjamin Kesepakatan Astana mengenai susuan masyarakat sipil dalam Komite Konstitusional, jelasnya.
Ia mengklaim, banyak tanggung-jawab dan harapan kini berada di pundak mereka mengenai cara menerapkan Deklarasi Sochi dengan cara yang mengemban penerapan Resolusi 2254 Dewan Keamanan PBB dan memberi dampak praktis bagi poin dasar yang menjadi landasan dukungan PBB buat Kesepakatan Sochi.[IZ]
