MOSKOW, (Panjimas.com) — Rusia, Turki dan Iran berkomitmen untuk memastikan Komisi Konstitusi Suriah akan bersidang pada awal 2019 mendatang, sebagaimana disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov di Jenewa.
Setelah bertemu dalam proses Astana di kantor PBB, para menteri luar negeri Turki, Iran, Rusia, menegaskan kembali tekad mereka untuk membantu membentuk komisi tersebut dengan menjabarkan pedoman umum melalui kerja sama dengan pihak-pihak Suriah dan Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Staffan de Mistura.
“Para menteri luar negeri menyatakan keyakinan mereka bahwa langkah-langkah ini akan mengarah pada peluncuran proses politik, yang dimotori Suriah dan difasilitasi PBB, yang bertahan lama sesuai dengan keputusan Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi dan resolusi 2252 Dewan Keamanan PBB,” tulis pernyataan bersama oleh tiga negara tersebut pada Selasa (18/12).
Mereka juga memberikan daftar nama kepada Staffan de Mistura untuk dimasukkan ke dalam Komisi Konstitusi Suriah.
“Tiga menteri luar negeri menegaskan kembali komitmen kuat mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas teritorial Suriah,” ungkap pernyataan itu.
“Pekerjaan komisi konstitusi harus didasarkan pada kompromi dan partisipasi konstruktif yang bertujuan mencapai kesepakatan umum anggota, yang akan memungkinkan hasil untuk mendapatkan dukungan seluas mungkin dari rakyat Suriah,” ujar Lavrov di Jenewa, dikutip dari Anadolu.
Sementara itu, de Mistura mengatakan bahwa masih ada satu mil lagi untuk menyelesaikan maraton Suriah.
Utusan Khusus PBB ini pun memuji upaya Iran, Rusia dan Turki dan mengatakan negara-negara tersebut telah memberikan masukan bersama yang signifikan untuk membentuk komisi konstitusi.
De Mistura berjanji akan memberi penjelasan kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan tentang komisi itu pada 20 Desember.
Selama konferensi perdamaian Suriah Januari ini di Sochi, Rusia, para peserta sepakat tentang pembentukan komisi pengembangan rekomendasi untuk mengamendemen konstitusi Suriah.[IZ]
