NEW YORK, (Panjimas.com) — Intervensi Militer bukanlah opsi untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan dan politik Venezuela, demikian menurut Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini, Selasa (12/03).

Federica Mogherini mengatakan ketegangan yang meningkat drastis di Venezuela harus diselesaikan dengan solusi yang bersifat “politis, damai dan demokratis”.

“Tidak ada intervensi militer dari dalam atau luar negeri yang dapat diterima bagi kami. Solusi bagi Venezuela tidak dapat dan tidak boleh, dipaksakan dari luar,” pungkasnya di markas PBB, New York, dikutip dari AA.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan para pejabat seniornya membuat opsi penggunaan kekuatan militer untuk mengakhiri krisis dan bersikeras bahwa semua opsi tetap ada di atas meja.

Mayoritas negara Uni Eropa, AS, dan lusinan negara lain mengakui presiden Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai pemimpin sah negara itu setelah dia menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari.

Namun Presiden Venezuela Nicolas Maduro dengan gigih menolak seruan dari Guaido untuk menyerahkan kekuasaan. Maduro mengaku sebagai korban dari kudeta yang diatur oleh Amerika.

Washington memimpin kampanye internasional untuk menerapkan tekanan ekonomi dan diplomatik pada Maduro, termasuk memberikan sanksi kepada perusahaan minyak milik negara negara itu, Petroleos De Venezuela S.A. atau PDVSA.

Pejabat-pejabat yang loyal pada pemerintahan sosialis itu juga dimasukkan dalam daftar hitam.

Venezuela mengalami kekurangan pangan dan obat-obatan dan memiliki tingkat inflasi tertinggi di dunia, menurut Dana Moneter Internasional.

Perekonomiannya mengalami penurunan tajam menyusul penurunan harga minyak mentah global, ekspor utama Venezuela.

Turki, Rusia, Iran, Kuba, Cina, dan Bolivia tetap mendukung Presiden Maduro untuk memimpin negara itu.[IZ]