Gaza (Panjimas.com) — Tingkat malanutrisi dan kelaparan di Gaza telah mencapai tahap “bencana”, demikian pernyataan Kementerian Kesehatan Palestina. Kondisi ini terus memburuk meskipun ada “gencatan senjata” yang dimediasi oleh Amerika Serikat, yang sebagian bertujuan untuk mengizinkan lebih banyak pasokan makanan dan medis memasuki wilayah tersebut guna mengatasi ancaman kelaparan.
Setidaknya 466 warga Palestina telah meninggal dunia akibat kekurangan gizi dan kelaparan sejak tahun 2024, di mana anak-anak menyumbang sepertiga dari total kematian tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Jumat dalam rilis khusus bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia.
Warga lanjut usia (lansia) Palestina mencatatkan jumlah kematian terbanyak akibat malnutrisi di wilayah kantong tersebut, yakni sebanyak 189 jiwa atau 40,5 persen dari total keseluruhan. Kementerian mencatat bahwa 11 persen lansia bahkan harus melewatkan makan seharian penuh, sementara 48 persen lainnya terpaksa mengurangi porsi makan agar anggota keluarga mereka bisa makan.
Kementerian memperkirakan sebanyak 74.200 anak akan membutuhkan perawatan medis akibat malnutrisi akut hingga April 2027 mendatang.
Krisis kelaparan ini juga memicu lonjakan kasus anemia di kalangan ibu hamil hingga mencapai 61 persen pada 2026, meningkat dari 41 persen sebelum perang meletus pada Oktober 2023. Hampir 4.000 kasus keguguran tercatat terjadi pada paruh pertama tahun 2026, atau lebih dari tiga kali lipat dibandingkan jumlah yang tercatat pada enam bulan sebelumnya.
Lebih dari 1,4 juta warga Palestina—yang mencakup 67 persen dari populasi Gaza—diproyeksikan akan menghadapi kerawanan pangan tingkat krisis atau lebih buruk lagi hingga akhir 2026 seiring datangnya musim dingin.
Upaya Penanganan Krisis Pangan Terancam Gagal
Badan anak-anak PBB, UNICEF, menyatakan bahwa kemajuan dalam mengatasi krisis kelaparan di Gaza sangat rapuh. UNICEF memperingatkan bahwa situasi dapat memburuk akibat terganggunya pasokan yang masuk ke wilayah tersebut, serta mendesak agar jalur penyeberangan tetap dibuka.
Sebuah laporan UNICEF yang diterbitkan pada hari Jumat menemukan bahwa meskipun “gencatan senjata” antara Israel dan Hamas Oktober lalu telah memungkinkan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan dan pasokan komersial, risiko malnutrisi akut tetap tinggi.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa peningkatan respons pangan dan gizi serta pelonggaran pembatasan masuknya pasokan berhasil mencegah terjadinya kelaparan massal berkepanjangan setelah status kelaparan resmi dideklarasikan pada Agustus 2025.
Berbicara kepada para wartawan di Jenewa, juru bicara UNICEF Ricardo Pires menegaskan bahwa arus pasokan komersial maupun kemanusiaan harus tetap dapat diprediksi dan berkelanjutan.
“Dampak pada anak-anak tentu akan dirasakan jika situasi ini tidak segera diselesaikan,” ujarnya. “Kita tidak boleh kembali ke situasi di mana anak-anak dan keluarga tidak mendapatkan seluruh pasokan, barang, dan layanan yang mereka butuhkan.”
Pada hari Rabu, Israel mengeklaim bahwa tidak ada barang komersial yang memasuki wilayah kantong tersebut dalam beberapa hari terakhir. Tel Aviv menyalahkan kekurangan pasokan tersebut pada sengketa pajak antara para pedagang lokal dan Hamas.
Sebaliknya, kelompok Palestina tersebut menolak klaim Israel sebagai “tidak berdasar.” Kantor Media Pemerintah Gaza juga mengecam keras “kampanye disinformasi dan pernyataan palsu Israel yang mencolok.”
Langkah Israel yang menghentikan pasokan telah memutus sumber vital makanan dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Di wilayah di mana sebagian besar penduduknya sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan ini, situasi diperparah oleh tiga tahun perang, pengungsian berulang, serta pembatasan ketat Israel terhadap pengiriman bantuan.
Bahkan sebelum perang genosida Israel di Gaza dimulai pada 2023, blokade darat, laut, dan udara yang diberlakukan Israel telah membatasi masuknya pasokan makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan ke wilayah kantong tersebut.
Kementerian Kesehatan Gaza mendesak adanya aksi nyata dunia internasional untuk menjamin masuknya makanan dan obat-obatan secara tanpa batas ke wilayah kantong tersebut. Mereka juga menyerukan dukungan untuk menghidupkan kembali produksi pangan lokal.[]
Sumber: Anadolu Agency
