(Panjimas.com) – Kalau disebut jurus Rajawali Ngepret mungkin publik langsung mengaitkan frase ini dengan Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Maklum, pada hari pertama dilantik sebagai Menteri pada 12 Agustus 2015, Rizal Ramli langsung dikenal dengan jurus ini. Selanjutnya, nyaris tiada hari tanpa pemberitaan tentang jurus-jurus ngepret lain dari sang rajawali.
Tapi, publik baiknya juga tahu, bahwa Rizal Ramli bukan melulu punya jurus rajawali ngepret. Dia juga banyak melancarkan jurus rajawali bangkit. Penggemar cerita silat ini mengaku istilah jurus rajawalinya itu diilhami cerita-cerita silat klasik. Jurus Rajawali ngepret, misalnya, adalah gerakan rajawali yang mengibaskan angin dari luar ke dalam. Pada konteks jurusnya, dia mengibaskan angin perubahan untuk mendobrak status quo dan prilaku KKN yang selama ini banyak bercokol di Republik tercinta.
Menjelang tutup tahun, dia juga memperkenalkan kosakata Pengpeng alias penguasa sekaligus juga pengusaha atau sebaliknya. Dwifungsi Pengpeng inilah yang dituding banyak merugikan bangsa dan rakyat Indonesia karena praktik berusaha yang jauh dari asas fairness. Nah, kepada para Pengpeng ini pula jurus rajawali ngepret diarahkan.
Bagaimana dengan jurus rajawali bangkit? Ini adalah jurus yang membawa perbaikan dan perubahan secara eksponensial. Perubahan yang dimaksud berlangsung signifikan, bahkan bisa disebut ‘revolusional’. Bukan sekadar perubahan gradual.
Wujud jurus rajawali biasanya berupa kebijakan terobosan yang sama sekali keluar dari kebiasaan normatif dan konvensional. Orang menyebutnya out the box. Berbagai paket deregulasi yang kini mencapai seri 8, misalnya, adalah rangkaian kebijakan normatif dan konvensional. Memang, paket-paket deregulasi itu dibutuhkan. Namun, mereka tidak akan mampu membuat ekonomi Indonesia terbang. Sampai akhir tahun 2106, dengan berbagai paket deregulasi tersebut, rasanya sulit mengerek pertumbuhan mendekati 6%.
Dalam perjalanan sekitar empat bulan menjadi Menko, Rizal Ramli sejatinya sudah mengeluarkan sejumlah jurus rajawali bangkit. Memang, media kurang tertarik menulis apalagi mengulasnya. Maklum, dibandingkan dengan jurus rajawali ngepret yang relatif memantik kontroversial, jurus rajawali bangkit terasa kurang seksi.
Padahal, jurus-jurus rajawali bangkit itu yang memberi banyak kontribusi dalam menggulirkan roda perekonomian, baik secara mikro perusahaan maupun makro ekonomi nasional. Sebut saja berbagai kebijakan terobosan dan bidang pariwisata, revaluasi asset, dan pembentukan badan negara-negara produsen minyak sawit alias Crude Palm Oil Producing Countries (CPOPC).
Dengan jurus rajawali bangkit pula, dia berusaha meningkatkan kesejahteraan nelayan lewat kartu BPJS dan rumah layak huni. Selain itu, suratnya kepada Menko Perekonomian jadi penyebab lahirnya kebijakan penghapusan bea masuk hingga 0% untuk suku cadang pesawat terbang. Rizal Ramli pula yang mendapat tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk membenahi 200an Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang umumnya merugi.
Tulisan serial ini mencoba mengenalkan ulang beberapa jurus rajawali bangkit Rizal Ramli yang terbukti meng-energized perekonomian hingga bisa berlari lebih kencang. Untuk seri pertama, kita mulai dengan revaluasi asset.
Salah satu jurus rajawali bangkit yang dianggap terobosan itu antara lain kebijakan revaluasi asset. Kebijakan ini bisa disebut mampu menyelesaikan banyak persoalan mikro maupun makro ekonomi. Buat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya, revaluasi asset bermakna penting karena dapat menyehatkan perusahaan sekaligus dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara mikro, dengan revaluasi nilai aset perusahaan naik hingga berkali lipat. Jika (sebagian dari) selisih aset paska revaluasi disuntikkan ke modal, maka modal perusahaan melonjak. Bonafiditas perusahaan terkerek. Kemampuan perusahaan untuk menutup risiko juga bertambah. Kinerja keuangan yang mencorong ini akan memberi leverage perusahaan dalam menjaring dana secara massif dan, yang lebih penting lagi, murah.
“Berbekal modal yang kuat, perusahaan bisa meraup dana segar lewat penawaran saham perdana alias initial public of fering (IPO) saham, secondary public offering (SPO) saham, rights issue, penerbitan obligasi, juga pinjaman bank,” ujar Rizal Ramli kepada wartawan.
Fasilitas perpajakan
Salah satu kendala perusahaan melakukan revaluasi asset adalah adanya kewajiban perpajakan atas selisih nilai asset pasca revaluasi. Namun soal ini sudah pupus dengan adanya keringanan perpajakan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap, perusahaan yang melunasi pajak selisih nilai asset tadi sampai 31 Desember 2015, hanya akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) 3%. Sedangkan melunasi periode 1 Januari-30 Juni 2016 pajaknya 4%. Sementara itu, kalau setelah Juni hingga Desember 2016, pajaknya 6%.
Guna lebih meringankan pengusaha dan mendorong mereka melakukan revaluasi asset, Rizal Ramli bahkan sudah bicara dengan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Intinya, dia minta agar pemerintah memungkinkan pembayaran pajak pasca reavaluasi asset itu bisa dicicil dalam lima tahun. Dengan demikian cash flow perusahaan tidak terganggu.
Sejumlah perusahaan besar menyambut baik kebijakan revaluasi asset. Hanya beberapa hari setelah kebijakan ini digulirkan, mereka langsung sibuk menghubungi perusahaan penilai, akuntan, kantor hukum, dan profesi terkait lain. mereka tahu betul manfaat revaluasi asset untuk kesinambungan dan ekspansi perusahaan.
PT PLN termasuk yang segera menyambar kebijakan ini. Dirut PLN Sofyan Basir yakin, pasca revaluasi asset PLN akan bertambah sekitar Rp200 triliun dari Rp600 triliun sekarang. Ini bisa disebut sukses kedua PLN.
Dulu, pada 2000an, ketika menjabat Menko Perekonomian, Rizal Ramli pernah menyelamatkan PLN yang secara teknis sudah bangkrut. Saat itu modalnya minus Rp9,1 triliun. Sementara itu, aset BUMN produsen setrum itu cuma Rp52 triliun.
“Direksi PLN datang ke kantor saya. Mereka minta suntikan modal Rp26,9 trilliun. Tentu saja saya tolak. Saya minta mereka merevaluasi aset. Hasilnya, aset PLN meningkat menjadi Rp202 triliun lebih. Selisih dari hasil revaluasi aset dimasukkan ke modal, sehingga naik menjadi Rp119,4 triliun. PLN jadi sehat kembali. Sedangkan kewajiban perpajakan selisih aset setelah revaluasi dibagi dalam tujuh tahun. Dampaknya luar biasa. Kemampuan PLN dalam menarik kredit naik, sehingga meningkatkan operasi PLN dan menggerakkan ekonomi nasional,” papar Rizal Ramli di sela konferensi pers peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi Tahap V di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10).
Bank Mandiri juga kepincut. Dengan melakukan reavaluasi diperkirakan assetnya bakal naik sekitar Rp23 triliun. Asal tahu saja, sampai akhir Kuartal III 2015, bank pelat merah ini membukukan aset Rp905 triliun. Begitu juga dengan Bank BNI 46, yang diperkirakan akan mendapatkan tambahan asset Rp12 triliun.
Revaluasi asset, terutama bagi BUMN, adalah kebijakan terobosan. Selama ini pemerintah nyaris selalu menempuh cara gampang dan cenderung malas untuk mendongkrak kinerja BUMN. Langkah favoritnya adalah dengan mengambil APBN dan menyuntikkannya ke BUMN.
Sebetulnya, selain revaluasi asset yang masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid 5, masih ada beberapa ‘jagoan’ lain pada paket kebijakan ekonomi jilid 5. Yaitu, penghapusan pajak berganda terkait kontrak investasi kolektif Dana Investasi Real Estate (REITS), dan relaksasi aturan perbankan syariah. Dengan seabrek insentif itu, paket kebijakan kali ini diyakini bakal mampu mem-booster pertumbuhan ekonomi.
Paling tidak, begitulah keyakinan Rizal Ramli. Menurut dia, revaluasi aset perusahaan, relaksasi pajak revaluasi aset, dan penghapusan pajak berganda akan memberi dampak luar bisa. Laju pertumbuhan ekonomi bakal terdongkrak hingga di atas 6% tahun depan. Maklum, sekarang ekonomi hanya tumbuh 5,02%, di bawah target yang 5,5%.
Promosi gratis plus plus
Seperti disebutkan tadi, dengan menggelembungnya aset dan melonjaknya modal, perusahaan punya leverage untuk mengail dana segar. Di sini sejumlah provesi lain juga ikut menikmati. Mereka di antaranya para underwriter, manajer investasi, bahkan Public Relations dalam upayanya menikkan citra positif perusahaan.
Hebatnya lagi, mereka inilah yang akan rajin jualan ke dalam dan luar negeri tentang perusahaan yang bersangkutan khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nyanyian yang mereka senandungkan pastilah bernada indah dan merdu.
Sampai di sini, Indonesia memperoleh promosi ‘gratis plus-plus’. Sudah gratis, pakai plus-plus pula. Maksud saya, kalau yang berceloteh tentang potensi dan iming-iming investasi adalah para pejabat, belum tentu calon investor percaya. Sebabnya Anda tahulah… Tapi karena yang berpromosi adalah sesama swasta, tingkat kepercayaan calon investor bisa dipastikan lebih tinggi. Inilah yang dimaksud dengan plus-plus tadi.
Tapi diam-diam sukses revaluasi asset ternyata belum bisa membuat Rizal Ramli tersenyum lebar. Pasalnya, sejauh ini baru perusahaan kelas kakap yang menikmati kebijakan ini. Sedangkan perusahaan kecil dan menengah, relatif belum memanfaatkan. Salah satu penyebabnya adalah, mungkin kurang sosialisasi.
Tapi di sinilah nilai tambah seorang Rizal Ramli. Sebagai orang yang punya jam terbang tinggi, tokoh kritis sejak mahasiswa ini punya modal sosial besar ke banyak kalangan. Itulah sebabnya dia minta bantuan kepada Menkeu untuk mensosialisasikan revaluasi asset melalui iklan dan bentuk-bentuk promosi yang gencar. Maklum, Kemenkeu memang punya dana yang boleh disebut nyaris tak terbatas.
Buktinya, hanya beberapa hari setelah dia bicara dengan Menkeu Bambang, iklan tentang revaluasi asset bertebaran di media massa, khususnya cetak. Bentuknya macam-macam, mulai iklan konvensional, pariwara, dan lainnya.
Dari sini dia berharap perusahaan kecil dan menengah juga ikut menikmati. Revaluasi aset juga bisa menjadi jawaban dari tergerogotinya modal akibat melunglainya rupiah atas dolar beberapa waktu silam. Dengan revaluasi, perusahaan kecil dan menengah pun bisa meningkatkan nilai aset dan mendongkrak permodalan. Kalau sudah begitu, mereka pun bisa lebih mudah menggaet dana untuk menggelindingkan usaha agar lebih kencang. (bersambung: jurus rajawali bangkit di sektor pariwisata)
Jakarta, 3 Januari 2016
Edy Mulyadi, Direktur Program Center for Economic and Democracy Studies (CEDeS)
