JAKARTA (Panjimas.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali melakukan blunder atau kesalahan. Terakhir, ia menyebut Bung Karno lahir di Blitar, bukan di Surabaya. Sontak saja, Jokowi menjadi bahan cibiran sejumlah pihak lantaran dinilai tidak paham sejarah.
Bahkan, gara-gara itu, Tim Komunikasi Publik Presiden, Sukardi Rinakit sampai harus mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden memalukan di Blitar itu. Sukardi beralasan bahwa hal itu murni kesalahannya yang kurang jeli dalam membuat naskah pidato.
“Kesalahan tersebut sepenuhnya adalah kekeliruan saya dan menjadi tanggung jawab saya,” katanya kepada wartawan, pada Jum’at (5/6/2015). Namun hal ini dianggap sejumlah pihak sebagai sebuah pengalihan isu untuk tidak menyalahkan Jokowi.
Berikut daftar sebagian beberapa kesalahan fatal yang dilakukan Jokowi sejak menjabat sebagai presiden RI ke-7 pada tanggal 20 Oktober 2014 lalu:
Ketika masih menjabat Walikota Solo, Jokowi gemar mengidentikkan diri sebagai pemimpin yang dekat dengan wong cilik. Dia pun satu suara dengan PDIP terkait kebijakannya yang tak akan menaikkan harga BBM kalau terpilih menjadi presiden RI.
“Siapapun atau seluruh rakyat jika ditanya tentang rencana kenaikan harga BBM pasti tidak mau, karena mereka inginnya yang murah,” kata Jokowi.
Nyatanya, Jokowi berkali-kali menaikkan harga BBM ketika harga minyak dunia turun. Dia pun beralasan bahwa kenaikan BBM itu demi kebaikan rakyat Indonesia. “Ya itulah kadang-kadang perubahan itu memang membutuhkan pil pahit, membutuhkan kesabaran, membutuhkan pengorbanan,” ujarnya pada Senin (27/4) malam.
Sekitar sebulan setelah menjabat, Jokowi sedang giat-giatnya melakukan blusukan. Kali ini, Jokowi mengunjungi Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kota Makassar tanggal 5 November 2011. Kedua daerah terletak di Sulawesi Selatan.
Hanya saja, Jokowi membuat heboh setelah melalui akun Facebook, ia menyebut akan melakukan blusukan ke Sulawesi Utara. Namun, ia mengaku sudah sampai di Makassar untuk mengikuti kegiatan panen padi di Sidrap.
Presiden Jokowi mengomentari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Jokowi secara mengejutkan mengaku tidak selalu memeriksa sejumlah Perpres secara rinci lantaran begitu banyak jumlah dokumen yang harus tandatanganinya.
“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Ahad (5/4).
Bahkan, gara-gara jawaban itu, muncul berita di surat kabar berbahasa Inggris terbitan Jakarta berjudul ‘Joko: I don’t read what I sign’.
Jokowi menyatakan dalam pidato di acara Konferensi Asia Afrika (KAA) pada akhir April 2015 lalu bahwa Indonesia masih memiliki utang kepada International Monetary Fund (IMF) sebesar 2,79 miliar dolar AS. Pendapat Jokowi dikuatkan Seskab Andi Wijajanto.
Nyatanya, pernyataan Jokowi tersebut dibantah Wapres Jusuf Kalla dan Menkeu Bambang Brodjonegoro. Bahkan, presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai mengklarifikasi bahwa utang Indonesia ke IMF sudah lunas.
Presiden Jokowi berjanji ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Nyatanya, ketika mencalonkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu terasa janggal, lantaran saat pemilihan menteri Kabinet Kerja, Jokowi menggandeng dua lembaga tersebut.
Meskipun akhirnya Komjen Pol Budi Gunawan dinyatakan batal status tersangka oleh KPK setelah menang di sidang praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi mulai diragukan. [GA/ROL]
