Oleh: Nazmus Sakib, Dosen Hubungan Internasional di University of Kentucky.
Pada Kamis (19/11/2026), Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sepanjang 80 tahun sejarahnya: menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas kejahatan genosida. Melalui pemungutan suara sembilan banding enam, mahkamah memutuskan bahwa operasi militer Myanmar tahun 2017 terhadap etnis Rohingya telah melampaui ambang batas kejahatan paling berat dalam hukum internasional.
Putusan ini sangat penting karena pembelaan Myanmar selama ini tidak pernah sekadar menyangkal terjadinya tragedi kemanusiaan. Myanmar berdalih bahwa “operasi pembersihan” yang dilakukannya merupakan respons atas serangan Tentara Penyelamat Rohingya Arakan (Arakan Rohingya Salvation Army/ARSA) dan pada dasarnya merupakan operasi kontraterorisme, betapapun brutalnya tindakan tersebut.
Namun, pembuktian genosida menuntut lebih dari sekadar bukti pembunuhan, pemerkosaan, atau penghancuran desa, melainkan adanya niat khusus (specific intent) untuk memusnahkan kelompok yang dilindungi. Mahkamah menemukan bahwa pasukan pemerintah Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara meluas, melancarkan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga yang melarikan diri menuju Bangladesh.
Setelah menimbang seluruh alat bukti secara menyeluruh, mahkamah menyimpulkan bahwa “satu-satunya kesimpulan yang masuk akal” adalah adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar populasi Rohingya di Negara Bagian Rakhine bagian utara.
Putusan tersebut meruntuhkan dalih utama Myanmar selama satu dekade terakhir. Serangan ARSA dan konflik bersenjata memang nyata terjadi, tetapi pemberontakan bukanlah alibi hukum untuk melakukan genosida, dan kekejaman itu kini tidak lagi bisa dianggap sekadar ekses oknum prajurit di lapangan.
Ini adalah putusan hukum atas kejahatan yang dilakukan Myanmar sebagai sebuah negara terhadap suatu bangsa. Meski komposisi suara 9-6 niscaya akan dimanfaatkan Myanmar untuk meragukan putusan tersebut, vonis ini bersifat final dan mengikat.
Melalui pemungutan suara 10 banding lima, mahkamah melangkah lebih jauh dengan memerintahkan pemberian reparasi. Perintah itu mencakup pemulangan yang aman, sukarela, dan bermartabat, penyatuan kembali keluarga, pengembalian properti, serta kompensasi apabila pengembalian properti tidak memungkinkan.
Bagi para penyintas Rohingya, putusan ini merupakan pembenaran moral dan hukum yang luar biasa. Yasmin Ullah, seorang aktivis hak-hak Rohingya yang hadir langsung di ruang sidang, menyebutnya sebagai “hari yang agung bagi bangsa Rohingya”.
Di kamp pengungsian Cox’s Bazar, para pengungsi menyuarakan tuntutan yang sama realistisnya: mereka ingin pulang ke tanah air mereka, tetapi dengan jaminan hak, kewarganegaraan, dan martabat. Namun, persoalan besarnya adalah seseorang tidak bisa makan dari secarik vonis pengadilan, tidak bisa tinggal di dalamnya, dan tidak bisa membangun kembali desa yang hangus terbakar hanya dengan berbekal putusan hukum.
ICJ tidak memiliki perangkat eksekusi untuk menegakkan putusannya. Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ketidakpatuhan terhadap putusan dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB, tempat China atau Rusia berpotensi memveto langkah penindakan.
Kondisi tersebut menjadikan tekanan di luar Dewan Keamanan PBB sangat krusial. Tekanan itu meliputi sanksi yang terarah, diplomasi ASEAN, penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), serta kasus yurisdiksi universal di Argentina yang telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap 25 tersangka.
Peta penguasaan wilayah di lapangan pun telah berubah drastis. Jika pada tahun 2017 militer Myanmar mendominasi Rakhine, kini Tentara Arakan (Arakan Army) menguasai sebagian besar wilayah tersebut, dan penyelidik PBB telah mendokumentasikan praktik perekrutan paksa, pembatasan gerak, pembunuhan sewenang-wenang, serta berbagai pelanggaran lain terhadap warga Rohingya di bawah kekuasaan mereka.
Oleh karena itu, setiap kerangka pemulangan yang serius harus melibatkan pihak mana pun yang menguasai wilayah di lapangan. Bangladesh perlu mengaitkan perdagangan lintas batas, akses kemanusiaan, dan keterlibatan politik dengan Tentara Arakan pada tolok ukur nyata bagi warga Rohingya, mulai dari kebebasan bergerak, pengembalian lahan, penghentian perekrutan paksa, pemantauan internasional, hingga jalur menuju kewarganegaraan.
Dhaka juga harus mendesak otoritas Myanmar, ASEAN, China, India, negara-negara Teluk, dan pemerintah Barat untuk mendukung mekanisme pemulangan serta reparasi yang terpantau. Selama ini, pelabuhan, jalur pipa, dan koridor perdagangan terlalu sering diperlakukan sebagai isu “strategis”, sementara nasib warga Rohingya dibiarkan terpinggirkan dalam berkas kemanusiaan semata.
Semua pihak menginginkan kepentingan ekonomi dari Myanmar, sehingga nasib warga Rohingya akhirnya harus dimasukkan sebagai bagian dari perhitungan tersebut.
Namun, semua upaya diplomatik ini tidak akan berarti apa-apa jika kamp-kamp pengungsian runtuh sebelum pemulangan terwujud. Sekitar 95 persen pengungsi Rohingya berada dalam kondisi rentan tingkat menengah hingga tinggi dan bergantung hampir sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan.
Rencana respons kemanusiaan PBB tahun 2026 yang dipangkas hanya menargetkan dana sebesar US$710,5 juta, turun 26 persen dibandingkan seruan dana tahun sebelumnya. Pada April lalu, Program Pangan Dunia (World Food Programme/WFP) mengurangi bantuan bagi sekitar dua pertiga pengungsi melalui sistem berjenjang yang baru, sehingga sekitar 17 persen pengungsi kini hanya menerima bantuan sebesar US$7 per orang setiap bulan.
Para negara donor yang menyambut baik putusan ICJ harus mendanai masa penantian para pengungsi dengan keseriusan yang sama seperti saat mereka memuji tujuan akhir putusan itu. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mendukung gugatan Gambia serta para donor negara Teluk memikul tanggung jawab khusus dalam hal ini.
Pemerintah negara-negara Barat juga harus memulihkan pemangkasan anggaran bantuan, sementara lembaga pemberi pinjaman dan donor wajib mendukung masyarakat lokal Bangladesh yang menampung pengungsi. Kamp pengungsian yang kekurangan dana hanya akan menyuburkan perdagangan manusia, eksploitasi, serta pelayaran laut yang berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia.
Sebuah putusan pengadilan yang membuka jalan pulang tidak akan banyak berguna jika orang-orang yang dituju tidak mampu bertahan hidup selama masa penantian.
Kini, reparasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat, bukan sekadar seruan moral belaka. Klaim kepemilikan properti harus didokumentasikan, lahan harus dikembalikan jika memungkinkan, dan kompensasi wajib dibayarkan apabila pemulihan aset tidak dapat dilakukan.
Bantuan kemanusiaan bermakna Anda sedang menderita sehingga kami membantu Anda bertahan hidup, sedangkan reparasi menegaskan bahwa sebuah kejahatan telah dilakukan terhadap Anda dan ada pihak yang wajib memperbaikinya.
Vonis ini memang monumental, tetapi ujian sesungguhnya jauh lebih sederhana: dapatkah warga Rohingya pulang sebagai warga negara yang sah, merebut kembali tanah mereka, menerima kompensasi, dan membesarkan anak-anak mereka di tempat yang layak selain kamp pengungsian?
Mahkamah telah menegakkan kebenaran, dan kini keadilan harus membawa mereka pulang.[]
Sumber: Aljazeera.com















