DHAKA, Bangladesh — Umme Ruman sedang menonton berita di ponselnya dari tempat berlindungnya di Kamp 1E kamp pengungsian Rohingya di Cox’s Bazar, Bangladesh. Ia telah menunggu putusan Mahkamah Internasional (ICJ) sejak siang hari. Namun, koneksi internet yang buruk terus memutus siaran langsung tersebut.
Ia kemudian membuka Facebook dan melihat tajuk berita: “ICJ mengonfirmasi Myanmar melakukan genosida.”
Diliputi rasa haru, ia melompat kegirangan. Adik iparnya sedang memasak. Ruman berlari memeluknya. Sebelum sempat menjelaskan apa yang terjadi, ia pun menangis tersedu-sedu.
“Saya merayakannya dengan air mata kebahagiaan karena untuk pertama kalinya dunia mengakui apa yang terjadi pada kami,” ujarnya.
Pada Kamis, ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya selama operasi militer brutal pada 2017, yang menurut pengadilan telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.
Putusan bersejarah dalam kasus yang diajukan ke pengadilan oleh Gambia tersebut mengakui kekejaman yang dilakukan terhadap komunitas itu setelah bertahun-tahun penyangkalan. Bagi para pengungsi yang telah menghabiskan hampir satu dekade menanti keadilan, putusan tersebut membawa gelombang kelegaan, emosi, dan harapan baru.
“Bagi saya, ini bukan sekadar putusan hukum. Ini adalah bukti penderitaan kami,” kata Ruman.
Di seluruh penjuru kamp, warga mengikuti pengumuman tersebut melalui ponsel, laptop, dan layar lebar. Sebagian menonton bersama teman-teman. Yang lain berkumpul bersama keluarga mereka. Banyak yang beralih ke Facebook dan YouTube untuk mengikuti jalannya persidangan.
Mohammad Rehan (18) menonton bersama guru komunitas dan teman-temannya melalui laptop. “Beberapa perempuan menangis, sementara yang lain berdoa kepada Allah,” katanya. “Saya tidak melakukan hal khusus. Saya hanya duduk di sana dan mendengarkan, berharap mendengar kabar baik yang akan memberi kami kehidupan damai di masa depan.”
Bagi Rehan, pikiran pertamanya adalah bahwa putusan tersebut berpotensi membuka pintu bagi warga Rohingya untuk pulang ke kampung halaman. “Membayangkan hal itu saja sudah membuat saya sangat bahagia,” tuturnya.
Kabar itu segera menyebar ke seluruh blok pengungsian. Rehan mengatakan orang-orang merayakannya, sementara para pengungsi lanjut usia mendiskusikan kasus tersebut serta peran Gambia dalam membawanya ke pengadilan. Negara kecil di Afrika Barat itu tidak terdampak langsung oleh kekerasan terhadap Rohingya. Namun, negara itu bertindak sebagai pihak dalam Konvensi Genosida 1948, yang mewajibkan seluruh negara anggota untuk mencegah dan menangani genosida. Pada 2022, pengadilan memutuskan bahwa Gambia memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan kasus tersebut.
Ibu Rehan juga sangat gembira ketika ia memberi tahu perihal putusan itu. “Beliau berkata bahwa kita telah menang dan kita akan bisa kembali ke tanah air kita,” ucapnya.
Perayaan tersebut berlangsung di tengah kondisi kehidupan yang sulit. Hujan mengguyur kamp pada Kamis saat Siklon Akvan bergerak menuju Teluk Benggala, menambah ketidaknyamanan keluarga yang tinggal di tempat penampungan sempit.
Hal itu menjadi pengingat bahwa meskipun putusan pengadilan telah memberikan pengakuan atas penderitaan mereka, hal itu belum mengubah kenyataan sehari-hari kehidupan pengungsi. Nurul Amin, seorang pemuda Rohingya, mengaku senang ketika pengadilan mengakui genosida tersebut, tetapi pengumuman itu juga membangkitkan kembali kenangan menyakitkan.
“Saya senang, tetapi saya juga teringat apa yang terjadi pada kami pada 2017. Saya teringat operasi militer yang mengerikan, kekerasan yang saya alami, dan rumah yang terpaksa saya tinggalkan,” katanya.
Aktivis Rohingya Rohimullah mengatakan pengumuman itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hal tersebut mengingatkannya pada orang-orang yang telah hilang dari komunitas mereka dan hari-hari tergelap dalam pengungsian mereka. Ia menggambarkan putusan itu sebagai momen kelegaan dan harapan baru, tetapi mengatakan putusan tersebut tidak dapat mengembalikan orang-orang terkasih maupun menghapus kenangan pahit.
Nasir Uddin, profesor antropologi di Universitas Chittagong yang meneliti krisis Rohingya, mengatakan putusan ICJ penting untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dari sudut pandang para korban.
“Pada abad ke-21, kita berbicara tentang demokrasi liberal, globalisasi, dan keadilan global. Namun, genosida sebesar itu terjadi di depan mata kita. Putusan ini sangat penting untuk menegakkan konsep keadilan global,” ujarnya.
Michael Kugelman, peneliti senior residen untuk Asia Selatan di Atlantic Council, mengatakan putusan tersebut berarti Dhaka akan membutuhkan jaminan yang lebih kuat dari Myanmar mengenai kepulangan yang aman bagi pengungsi Rohingya dalam setiap pengaturan repatriasi.
“Saya pikir hal ini juga akan berdampak pada dinamika seputar negosiasi antara Bangladesh dan Myanmar terkait pemulangan pengungsi Rohingya, sekarang setelah pengadilan internasional menyatakan bahwa mereka mengalami genosida,” kata Kugelman kepada Al Jazeera.
Namun bagi warga Rohingya, harapan untuk pulang tetap menjadi hal utama. Mereka menginginkan pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut, pemulihan hak-hak dan kewarganegaraan mereka, serta kepulangan yang aman dan bermartabat ke Myanmar.
Nurul Amin mengatakan ia berharap komunitas internasional melihat melampaui krisis kemanusiaan dan mengatasi akar penyebab politik pengungsian mereka. Ia menginginkan kebebasan di Myanmar, demokrasi, serta diakhirinya diskriminasi dan kediktatoran militer.
“Kami berharap putusan ini akan mengarah pada sesuatu yang lebih – bahwa kami akhirnya dapat pulang ke rumah dengan hak-hak dan martabat kami,” ujarnya.[]
Sumber: Aljazeera.com















