JAKARTA (Panjimas.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Harga BBM jenis premium aau bensin yang semula Rp 6.500 naik menjadi Rp 8.500 per liter, dan untuk harga solar yang semula Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter.
Kenaikan harga BBM selalu menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Ada sejumlah tokoh yang dahulu menolak kenaikan harga BBM, namun kini justru mendukung kenaikan harga BBM. Yang sangat aneh dan janggal, Jokowi menaikkan harga BBM disaat harga minyak mentah dunia turun dan merosot tajam.
Litbang Okezone merangkum setidaknya ada empat tokoh pimpinan partai politik (parpol) di negeri ini yang dahulu menolak kenaikan harga BBM, tapi saat ini di era rezim Jokowi-JK justru mendukung kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat kecil. Mereka adalah:
- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri
Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM pada 22 Juni 2013, Megawati adalah salah satu tokoh yang paling keras menolak kebijakan tersebut. Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning menyatakan Megawati telah menginstruksikan kepada semua kader PDIP untuk memasang spanduk atau baliho yang berisi penolakan terhadap rencana SBY tersebut.
“Ini merupakan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader mulai tingkat ranting hingga pusat dan calon legislatif memasang spanduk atau baliho menolak kenaikan harga BBM,” terang Ribka saat itu.
- Politikus Partai NasDem Kurtubi
Pada Juni 2013, ketika SBY akan menaikkan harga BBM bersubsidi, Kurtubi mengatakan kebijakan itu melanggar konstitusi. Sebab, pemerintah menggunakan acuan harga pasar dalam menerapkan kebijakan harga BBM.
“Padahal, Mahkamah Konstitusi telah mencabut Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Migas yang isinya menyatakan harga BBM di Indonesia menyesuaikan harga pasar,” kata Kurtubi.
Menurutnya, pasal tersebut dicabut karena cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan konsumsi BBM di Indonesia tidak seratus persen impor dari luar negeri. Sebagian konsumsi BBM di Indonesia adalah produksi dalam negeri.
Tapi kini, sikap Kurtubi berbeda. Sebelum Jokowi menaikkan harga BBM, Kurtubi memberikan statemen agar BBM harus segera dinaikkan. “Naiknya jangan terlalu tinggi, Rp 2.000 ribu saja cukup,” tutur dia.
- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh
Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem menyatakan menolak rencana pemerintah SBY menaikkan harga BBM pada Juni 2013. “Kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, karena waktunya tidak tepat saat ini, sebab menjelang hari raya keagamaan dan hajatan politik,” kata Surya Paloh.
Namun di era Presiden Jokowi, Surya Paloh mengungkapkan partainya mendukung kebijakan untuk menaikkan harga BBM. “Apa saja kalau (kebijakan itu) tepat (akan didukung). Apalagi, Pak Jokowi sudah menyatakan siap mengambil risiko. Itu modal besar,” jelas Surya Paloh.
NasDem merupakan partai baru yang ikut serta dalam Pemilu pada tahun 2014 dan merupakan salah satu pendukung Jokowi-JK bersama-sama dengan PDIP, PKB, dan Hanura.
- Ketua Umum Partai Hanura Wiranto
Wiranto mengatakan partainya menolak kenaikan harga BBM dengan alasan kebijakan pemerintah itu bakal menyengsarakan rakyat. Itu dilontarkan Wiranto pada Maret 2013.
“Kalau Partai Hanura menolak kenaikan harga BBM jangan terus disamakan dengan para demonstran. Justru, saya memperingatkan. Mengingatkan bukan berarti ikut. Jangan justru dengan menuduh ke sana kemari,” katanya.
Wiranto menjelaskan bahwa sebenarnya masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus menaikan harga BBM.
Ia memberikan solusi, antara lain, renegosiasi penjualan gas China. Jika harga jualnya bisa dinaikan ke harga pasar maka akan ada tambahan pemasukan. Selain itu, tambahnya, soal biaya recovery perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia yang sangat tidak transparan. [GA]
