JAKARTA (Panjimas.com) – Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI), Munarman SH mengajak umat Islam untuk bersikap kritis dan menjauhi sikap taqlid dalam menyikapi deklarasi Khilafah Islamiyah oleh Islamic State of Iraq and Sham (ISIS).
Hal itu diungkapkan Munarman saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi “Mengukur Bahaya ISIS di Indonesia” yang digelar DPP Partai Bulan Bintang (PBB).
“Ada satu hal lagi yang saya mau kritisi dan ini harus dikritisi bersama, kalau tatacara pendirian negara khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS, menurut para ulama tidak sah, pertanyaannya apakah negara-negara berpenduduk muslim itu yang sekarang didirkan sudah sah? Itu yang harus kita tanyakan bersama, penting itu!” tanya Munarman di hadapan para hadirin di aula DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8/2014).
Ada satu hal lagi yang saya mau kritisi dan ini harus dikritisi bersama, kalau tatacara pendirian negara khilafah yang dideklarasikan oleh ISIS, menurut para ulama tidak sah, pertanyaannya apakah negara-negara berpenduduk muslim itu yang sekarang didirkan sudah sah?
Pertanyaan kritis tersebut menurut Munarman sesuatu hal yang biasa dan ilmiah. Sehinga wajar, jika para ulama yang kontra dengan ISIS memberikan fatwa bahwa Khilafah yang dideklarasikan itu tidak sah, maka sudah seharusnya pula para ulama juga memberikan fatwa negara-negara yang ditempatinya itu, apakah sudah sah dan sesuai Syariat Islam.
“Sebab kalau mereka nyatakan tidak sah dengan adanya embel-embel Islam atau khilafah, lantas bagaimana dengan negara-negara muslim seperti negara yang kita duduki ini? Jadi saya mengajak untuk mengkritisi, ini ilmiah! Jadi tanyakan juga, apakah negara yang kita tempati ini sudah sah secara Islam? Apakah sudah sah secara syar’i? Itu pertanyaan penting juga,” jelasnya.
Ia pun mempertanyakan pula, khilafah seperti apa yang dianggap sah oleh para ulama tersebut, sebagai perbandingan.
“Sebab kalau kita nyatakan itu tidak sah, berarti ada yang sah dong, tapi yang mana contohnya? Supaya ilmiah perdebatannya,” sambungnga.
Ia pun kembali menegaskan, dengan pertanyaan kritis tersebut diharapkan para ulama bisa bersikap adil dan bijak dalam menyikapi ISIS.
Sebab kalau kita nyatakan itu tidak sah, berarti ada yang sah dong, tapi yang mana contohnya?
“Kan katanya ada ulama yang menyatakan Khilafah yang didirikan oleh Syaikh Abu Bakar Al-Baghdadi itu tidak sah, berarti pertanyaannya ada dua; khilafah mana yang sah? Kalau dikatakan tidak ada khilafah sekarang, dan faktanya begitu. Nah pertanyaan berikutnya, negara yang anda duduki ini sah tidak secara Islam? Mau Saudi, mau Indonesia, mau Iraqnya sendiri, Jordannya sendiri, kan ada sekitar 51 negara muslim di dunia ini, sah atau tidak? Bagi saya ini pertanyaan umum,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) bidang Nahi Munkar, Munarman SH menyerukan kepada umat Islam agar bersikap adil dalam menyikapi fenomena Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) yang kini gencar diberitakan. (Baca: Munarman Serukan Agar Masyarakat Bersikap Adil terhadap ISIS)
Alasannya, berdasarkan pengalaman di FPI, selama ini media massa mainstream (arus utama) selalu menyuguhkan pemberitaan yang menyudutkan terhadap gerakan Islam. (Baca: Mengapa kita Harus Bersikap Adil Terhadap ISIS? Ini Pengalaman FPI)
“Kenapa kita bersikap seperti itu? Berdasarkan pengalaman di Indonesia, fitnah terhadap ormas Islam itu sudah biasa sebetulnya. FPI itu dituduh intoleran, dituduh menyerang masyarakat sipil, dituduh bentrok sama warga, dituduh aliran sesat, dituduh syiah. FPI itu kenyang dengan tuduhan seperti itu. Walaupun saya baru 5 tahun di FPI, tetapi 5 tahun itu saya berhadapan dengan fitnah-fitnah seperti itu dan itu oleh media massa yang tiap hari kita tonton 24 jam,” kata Munarman. [AW]
