JAKARTA (Panjimas.com) – DPP Front Pembela Islam (FPI) membeberkan sejumlah “dosa-dosa” Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada warga Jakarta dan Umat Islam.
Hal itu disampaikan oleh Imam Besar FPI, Habib Rizieq Syihab dalam pertemuan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menolak Ahok di kediaman KH Fahrurrozi Ishak di Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa (14/10/2014).
“Ada sejumlah kebijakan dan perilaku negatif Ahok selama menjalankan jabatan dan fungsinya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan berbagai masalah serius,” kata Habib Rizieq di kepada para ulama dan tokoh masyarakat Betawi. Berikut ini kebijakan dan perilaku negatif Ahok yang diungkap FPI:
- Keresahan umat Islam DKI Jakarta atas agama Ahok yang non Islam yang akan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
- Keresahan masyarakat Tionghoa di Jakarta dan daerah lainnya, karena sikap arogansi Ahok bertentangan dengan falsafah masyarakat Tionghoa yang ramah lagi santun, sehingga dikhawatirkan akan bisa menimbulkan dan menyulut aksi anti Cina di Indonesia.
- Keresahan umat beragama di Jakarta atas wacana yang pernah dilontarkan Ahok terkait penghapusan status agama di KTP warga DKI Jakarta.
- Penghinaan terhadap agama Islam juga agama yang lain yang mana Ahok mengatakan ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat suci.
- Menggusur dua masjid di TIM (Taman Ismail Marzuki) dan Jatinegara.
- Merubah pakaian seragam sekolah Muslim/ah pada hari Jum’at dari baju Muslim menjadi pakaian adat.
- Wacana Ahok untuk merubah jam sekolah menjadi jam 9 pagi yang nantinya akan menyebabkan anak-anak umat Islam tidak lagi bangun SHUBUH.
- Mengurangi bantuan terhadap Majelis Ta’lim dari 900 Majelis Ta’lim menjadi 80 Majelis Ta’lim.
- Mengurangi kuota untuk bantuan pembangunan Masjid dari 1.000 Masjid selama 1 tahun menjadi 300 Masjid selama 1 tahun.
- Menghapuskan bantuan untuk madrasah dan sekolah Islam.
- Menghentikan bantuan makan untuk jamaah haji DKI Jakarta di tahun 2014.
- Mendukung pembangunan gereja yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- Menempati posisi-posisi ketua lembaga-lembaga keislaman di bawah Pemda DKI Jakarta.
- Banyak kemaksiatan dan kemunkaran yang dilakukan Ahok salah satunya akan melokalisasi tempat prostitusi / pelacuran.
- Penghinaan Ahok terhadap Ormas Islam yang menuntut penutupan semua tempat pelacuran dengan menyebutnya sebagai Ormas munafiq.
- Tidak bisa mengayomi dan turun ke warga DKI Jakarta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
- Penyalahgunaan Jabatan untuk Misi Kristenisasi dengan kedok lelang jabatan sehingga Lurah-lurah non Islam menjadi Lurah di tengah warga yang mayoritas beragama Islam.
- Arogansi Ahok terhadap PNS dari jajaran Pemda DKI Jakarta hingga tingkat Kelurahan, bahkan pernah memarahi mereka dengan menyebutnya sebagai “binatang”.
- Penghinaan Ahok terhadap para anggota DPRD DKI Jakarta dengan menyebut mereka sebagai pemeras dan tukang palak serta suka memperbudak Pemda sebagaimana dilansir oleh berbagai Media Cetak dan Elektronik.
- Penghinaan Ahok terhadap rakyat dan pejabat di Jakarta dengan mengatakan “bajingan di Jakarta mulai dari Rakyat Jelata hingga Pejabat” yang dimuat Tribunnews.com, Kamis, 4 September 2014.
- Tidak legitimate karena Ahok bukan pilihan mayoritas warga DKI Jakarta. Terpilihnya Ahok hanya katena satu paket dengan Jokowi yang memiliki pencitraan dan elektabilitas tinggi. Itu pun yang memilih Jokowi-Ahok hanya sepertiga warga Jakarta.
- Melanggar Konstitusi dengan menerbitkan Instruksi Gubernur No.67 Th. 2014, saat menjabat Plt. Gubernur DKI Jakarta ketika Jokowi cuti untuk Pilpres, yang berisi tentang pelarangan penjualan hewan qurban di tempat umum dan pemotongannya di halaman sekolah dan masjid serta fasilitas publik lainnya pada saat Hari Raya Idul Adha.
- Melanggar kearifan lokal karena penjualan hewan qurban di tempat umum dan pemotongannya di halaman sekolah dan masjid serta fasilitas publik lainnya pada saat Hari Raya Idul Adha adalah sudah menjadi tradisi umat Islam Indonesia sejak ratusan tahun.
- Menodai Islam karena Keputusan tersebut telah menghina Syariat Qurban yang menjadi bagian penting dari syiar Islam.
- Penyebab terjadinya kerusuhan Tanah Abang dan insiden DPRD sebagai akibat dari keputusan kontroversialnya tersebut.
Selain membeberkan sejumlah perilaku kebijakan dan perilaku negatif itu, di halaman situs resmi FPI (www.fpi.or.id) juga dilampirkan lembaran angket FPI tentang kepemimpinan Ahok di DKI Jakarta.
Angket yang dibuat FPI tersebut disebarkan secara luas, diharapkan dalam waktu 1 bulan warga DKI Jakarta bisa memberikan penilaian terhadap kepemimpinan Ahok sebagai bentuk aspirasi yang akan disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta. [AW/FPI]
