JAKARTA (Panjimas.com) – Setelah tertunda berkali-kali, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Ahad 26 Oktober 2014 mengumumkan dan memperkenalkan nama menteri yang akan mengisi pos susunan kabinet yang diberi nama “Kabinet Kerja”.
Bertempat di taman belakang Istana Negara, Presiden Jokowi resmi mengumumkan nama-nama menteri dalam susunan kabinet pemerintahannya. Untuk mendukung kinerja pemerintahannya, ada 34 Kementerian dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan dua orang wakil menteri yakni Wamen Luar Negeri (Wamenlu) dan Wamen Keuangan.
Pengumuman susunan kabinet dan pengenalan para menteri yang terbilang cukup lama sejak Jokowi-JK dilantik pada hari Senin 20 Oktober 2014 itu, atau 6 hari setelah Jokowi-JK dilantik jadi Presiden dan Wapres, Jokowi menghadirkan para menterinya yang seragam dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.
Setelah susunan “Kabinet Kerja” Jokowi-JK resmi diumumkan pada Ahad (26/10/2014) sore kemarin, menteri-menteri kabinet Jokowi-JK akan langsung dilantik pada hari Senin (27/10/2014) besok sekitar pukul 11.00 WIB, serta langsung akan menggelar rapat kabinet perdana yang direncanakan pada pukul 14.00 WIB.
Berikut ini nama-nama menteri dalam “Kabinet Kerja” Jokowi-JK:
- Menteri Sekretaris Negara: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (Ahli Kebijakan Publik dan Anggaran)
3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Praktisi)
4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto (Mantan KSAL)
5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil (Ahli Ekonomi)
6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (Politisi PDI Perjuangan)
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan (Dirut PT KAI)
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (Wirausahawati)
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya (Profesional)
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (Politisi PDI Perjuangan)
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Dubes RI di Belanda)
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (Mantan KSAD)
14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H. Laoly (Politisi PDI Perjuangan)
15. Menkominfo: Rudi Antara (Profesional)
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Politisi Nasdem)
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (Ekonom)
18. Menteri BUMN: Rini M. Soemarno (mantan Ketua Tim Transisi/mantan menteri perindustrian)
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Politisi Hanura)
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (Profesional)
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (Praktisi)
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (Politisi)
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (Birokrat)
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Politisi Nasdem)
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Politisi Nasdem)
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin (Politisi PPP)
28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek (Profesional)
29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa (tokoh Muslimah NU)
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan (mantan Tim Transisi)
32. Menristek dan Dikti: M. Nasir (Rektor Undip)
33. Menpora: Imam Nahrawi (Politisi)
34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (Politisi PKB)
Sejak Jokowi-JK mengumumkan nama-nama menterinya pada Ahad sore, berbagai pihak langsung mengkritik susunan kabinet yang diumumkan oleh Jokowi. Sebab, dari sederetan nama yang diperkenalkan, ternyata masih ada nama-nama yang diduga kuat terjerat sejumlah kasus hukum dan pelanggaran HAM.
Salah satu contohnya adalah Rini Soemarno, Ryamizard Ryacudu dan Ferry Musyidan Baldan. Mantan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno diduga terlibat sejumlah kasus korupsi seperti kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kasus korupsi lainnya.
Sedangkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Ryamizard Ryacudu oleh Komnas HAM dan KontraS disebut pernah terlibat kasus pelanggaran HAM di Papua (tahun 2003) dan di Aceh (tahun 2004) saat ia menjabat sebagai perwira TNI. [GA/dbs]
