JAKARTA (Panjimas.com) – Pemerintahan Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi menyatakan menolak dan tidak setuju atas permintaan pembukaan kantor perwakilan kelompok perlawanan Islam Hamas Palestina di Jakarta.
Retno beralasan, karena sudah ada Kedutaan Palestina di Jakarta. “Kan Palestina sudah punya kedutaan di Jakarta,” ujar Retno seusai upacara Korpri di Monas, Jakarta, pada Senin (1/12/2014).
Menurut Retno, sebaiknya Hamas melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kedutaan Palestina di Jakarta. “Lebih baik mereka koordinasi dengan kedutaan. Kita hanya mengakui Kedutaan Palestina saja untuk saat ini,” kata Retno.
Seperti diketahui, salah satu faksi kelompok perlawanan Islam Hamas Palestina menemui pimpinan Dewa Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung DPR, Jakarta, pada Jum’at lalu, 28 November 2014.
“Pertemuan tamu resmi dari Palestina, dari Hamas, Wakil Ketua Bidang Politiknya, Muhammad Naseer atau Abu Omar ingin silaturahmi dengan sahabat negara Islam terbesar dan bertemu dengan pimpinan,” kata Aboe Bakar di Gedung DPR, Jakarta, pada Jum’at (28/11/2014).
Aboe Bakar mengatakan, tanggal 27 November 2014 lalu utusan Hamas juga menemui Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Sedangkan nanti sore bertemu Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Intisari pertemuannya, silaturahmi ingin ciptakan hubungaan dan ingin buka semacam perwakilan di Indonesia. Semacam duta besar,” ujarnya.
Aboe Bakar mengapresiasi niat Hamas mendirikan perwakilan di Indonesia tersebut. Dengan demikian pemerintah dan Hamas memiliki pola untuk mendukung pejuang-pejuang Palestina. “Bagus dong karena untuk wakili Hamas di Indonesia,” ucapnya. [GA/intgn]
