JAKARTA (Panjimas.com) – Dwi Estiningsih, pemilik akun Twitter @estiningsihdwi akhirnya memberikan penjelasan mengenai foto tentang kriteria pegawai BUMN yang diunggahnya beberapa waktu lalu. Foto tersebut menuai kontroversi lantaran memuat larangan berjilbab panjang.
Dwi Esti membantah telah menyebut nama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipimpin Rini Soemarno sebagai institusi yang membuat peraturan mengenai larangan penggunaan jilbab tersebut. Kata Dwi, aturan larangan tersebut diberlakukan di sebuah BUMN bukan Kementerian BUMN.
Dalam kultwitnya pada pukul 18.50 WIB, ia memang mengakui bila foto yang diposting tersebut merupakan form dan catatan untuk seorang penilai dalam proses rekrutmen di sebuah perusahaan BUMN. “Foto itu asli, benar adanya yaitu form dan catatan untuk asesor (penilai). Bukan pengumuman. Saya ulangi bukan selebaran atau sejenis,” kicau Dwi Esti di akunnya, pada Rabu (18/12/2014).
Menurut Dwi, kriteria yang tercantum adalah seleksi bagi seorang frontliner. Ia hanya mempermasalahkan syarat-syarat tersebut yang dinilainya terlalu tendensius dan diskriminatif, khususnya kepada umat Islam. Padahal, kata Dwi, seorang frontliner tersebut berkesempatan luas dalam membangun karir dan memiliki posisi strategis dalam mengembangkan karirnya.
“Kriteria yang tercantum adalah seleksi bagi frontliner. Masalahnya adalah deskripsi kompetensi yang berisi hal-hal tendensius dan diskriminatif,” jelas Dwi Esti.
Dalam tweetnya, Dwi juga membantah bila ia menyebut nama seorang menteri dalam tweetnya. Ia membenarkan bila rekrutmen tersebut dilaksanakan di masa pemerintahan baru Jokowi-JK. Namun, ia tidak pernah sama sekali mengatakan syarat tersebut merupakan perintah dari Menteri BUMN, Rini Soemarno.
“Saya tidak pernah menyebut menteri manapun dalam tweet saya. Bisa dicek. Saya menaruh hormat kepada segenap pejabat penyelenggara negara termasuk para menteri khususnya yang saya muliakan, Bu Rini. Benar bahwa rekrutmen dilaksanakan pada saat pemerintahan yang baru, namun saya tidak pernah katakan ini adalah perintah dari Bu Menteri. Bisa dicek,” tegas Dwi Esti.
Mengenai tujuan Dwi memposting foto tersebut, yakni untuk membuka mata masyarakat bahwa masih terjadi diskriminasi di negara ini. Dia berharap, masyarakat dapat menyadari bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan terus menerus.
“Tujuan saya tweet foto tersebut adalah untuk membuka mata masyarakat bahwa masih terjadi diskriminasi di sekitar kita. Harapan saya adalah subjek pelaku dan masyarakat sadar bahwa hal yang sudah berlaku umum ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus menerus,” jelas Dwi Esti.
Dwi Esti juga berharap kepada pemerintah Jokowi-JK untuk mendukung dan menciptakan iklim kondusif, dimana perlakuan diskriminatif khususnya terhadap umat Islam dapat hilang pada seluruh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta.
“#Pemerintah, saya yakin telah berusaha terapkan keadilan sosial bagi rakyat, hanya sistem dan pelaksanaan masih perlu perhatian serius. Harapan untuk #Pemerintah, mendukung dan menciptakan iklim agar hilang perlakuan diskriminatif pada seluruh lembaga pemerintahan ataupun swasta,” tegas Dwi. [GA/okz]
