JAKARTA (Panjimas.com) – Pengamat politik Leo Rompas dalam keterangan menyatakan bahwa kondisi Bangsa Indonesia semakin tidak jelas saat dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini kondisinya tidak sesuai yang dicita-citakan sejak Kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Menurut Rompas, tata kelola negara Indonesia harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan seluruh anak bangsa. “Jika tidak demikian yang terjadi saling rebut kesempatan mencari keuntungan sendiri-sendiri dengan mengabaikan kepentingan rakyat dan itulah yang terjadi saat ini,” ungkapnya pada Kamis (5/3/2015).
Rompas menambahkan, para penguasa daerah tidak punya kebijakan yang kongkrit karena merasa tidak ada kewenangan yang jelas. Akhirnya mereka menjilat-jilat kepada pemerintah pusat tanpa merasa punya tanggug jawab moral buat rakyatnya sendiri di masing-masing daerahnya.
“Di benak mereka pasti berpikir yang penting aman-aman saja karena peroleh perlindungan pemerintah pusat dengan kesepakatan berkolaborasi transaksi bagi-bagi keuntungan,” jelas Rompas.
Tata kelola NKRI, lanjut Rompas, patut dievaluasi kembali bagaimana agar ada kesepakatan baru tentang tata kelola pemerintah, terutama soal pemahaman tentang kepemilikan negara Republik Indonesia ini. Namun realitanya, banyak masyarakat yang dimarjinalkan dan banyak mendapatkan diskriminasi dari para penguasa.
“Karena sesuai kesepakatan saat dirikan NKRI, semua anak bangsa memiliki hak serta pemilikan yang sama untuk membangun bangsa, ini soal keadilan. Jadi baiknya ubah saja NKRI dengan nama Negara Republik Indonesia Raya. NKRI dicatat saja sebagai sejarah agar kita tidak bermain di balik Kesatuan tapi sesungguhnya tidak bersatu,” pungkasnya. [GA/intgn]
