MAKASSAR (Panjimas.NET) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terus mendapat penolakan dari berbagai pihak hingga di Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel). Bahkan, mahasiswa berdemonstrasi dan sempat terjadi kericuhan di depan Gedung DPRD Sulsel, pada Kamis (2/4/2015).
Awalnya, pendemo berjumlah sekitar 100 orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Makassar. Dua anggota DPRD Sulsel, Syamsuddin Carlo dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Abdullah Tappareng dari Fraksi PDI-P pun menemui pendemo. Hanya saja, dua anggota DPRD Sulsel ini tidak mau ikut menyatakan penolakan kenaikan harga BBM.
Pendemo pun berusaha merangsek masuk ke dalam Gedung DPRD Sulsel yang dijaga aparat kepolisian hingga aksi dorong pun tak terhindarkan. Melampiaskan kekesalannya, mahasiswa lalu meneriaki anggota DPRD Sulsel yang dinilai seakan bukan wakil rakyat.
Meski begitu, kedua anggota DPRD Sulsel itu berusaha menjelaskan kepada mahasiswa jika kebijakan kenaikan harga BBM bukan domainnya, melainkan domain DPR RI.
Selanjutnya, pendemo bergeser ke kantor PT Pertamina Marketing Operation Region VII di Jalan Garuda. Di sini, mahasiswa berusaha menerobos pagar besi kantor yang juga dijaga sekuriti dan aparat kepolisian sehingga aksi dorong pun tak terhindarkan.
Suasana berhasil diredam setelah pendemo ditemui dua pegawai Pertamina, Ibnu Adiwena selaku Junior Costumer Relation dan Umar Chotib selaku Retail Fuel Manager I. Selanjutnya, pintu pagar besi dibuka dan pendemo dipersilakan masuk ke halaman kantor PT Pertamina untuk melanjutkan aksinya.
Retail Fuel Manager I Umar Chotib yang menemui pendemo lalu menjelaskan bahwa kebijakan harga BBM itu itu sesuai dengan peraturan Menteri ESDM yang sepenuhnya di bawah kebijakan pemerintah.
“Tentunya kebijakan pemerintah itu telah mendapat persetujuan dari DPR RI setelah dibahas bagaimana cara penghitungannya dan formulanya seperti apa,” katanya.
Meski begitu, mahasiswa juga mendesak kedua pejabat Pertamina itu ikut menyatakan penolakan atas kenaikan harga BBM. Pendemo pun meneriaki “huuuu” kepada kedua pejabat Pertamina. Selanjutnya, mahasiswa membubarkan diri.
Di tempat terpisah, sebanyak 20 orang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) juga menggelar aksi yang sama di Jalan Sultan Alauddin. Mahasiswa ini lalu membentangkan spanduk yang bertuliskan, “Mana janji pro-rakyatmu Pak Presiden?”
Selain itu, pendemo juga mengibarkan bendera Merah Putih dan menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Mahasiswa ini kemudian berorasi di tengah jalan dengan menggunakan megafon dan membacakan pernyataan sikap serta tuntutannya.
Adapun tuntutan mahasiswa ini ialah cabut UU No 22/2001 tentang migas, turunkan Jokowi-JK dari jabatannya, cabut mandat DPR/MPR, jalankan konsep Trisakti yang berasaskan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila serta teks Proklamasi. Selain itu, pendemo meminta pembodohan dan kemiskinan yang terstruktur yang berkedok mengatasnamakan rakyat dibongkar, kembalikan UUD 1945 ke teks yang asli.
Sekitar dua jam lebih aksi mahasiswa ini berlansung di Jalan Trans-Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa. Mereka lalu membubarkan diri. [GA/kmps/trb]
