SURABAYA (Panjimas.com) – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah (Oneng) Pitaloka mengajak masyarakat dari massa buruh untuk menduduki Istana Negara pada Jum’at (1/5/2015) mendatang.
Rieke yang saat ini menduduki Komisi IX DPR menyatakan minta maaf kepada masyarakat dan mengaku merasa bersalah karena hingga saat ini janji-janji dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) pada waktu kampanye Pilpres 2014 belum merealisasikan janjinya.
“Saya minta maaf kepada teman-teman karena dulu saya mengajak mencoblos Pak Jokowi (sebagai presiden),” kata Rieke saat konferensi pers dengan beberapa elemen buruh di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, pada Selasa (28/4/2015).
Pemeran Oneng dalam tayangan komedi situasi Bajaj Bajuri di salah satu TV swasta itu menilai duet Jokowi-JK gagal merealisasikan janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan buruh. Menurut Rieke, program Tiga Layak Jokowi (layak upah, layak kerja, dan layak hidup) tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah.
Kader PDIP itu pun berencana memobilisasi massa dari seluruh daerah untuk turut bergabung dalam peringatan May Day di depan Istana. “Ini penting untuk kita dorong bersama,” jelasnya.
Menurut dia, ada sejumlah isu krusial yang bakal diusung para buruh dalam May Day tahun 2015 ini, salah satunya ialah tuntutan pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial yang dianggap melanggar hak asasi manusia dan membentuk mata rantai mafia peradilan perdata.
Rieke mendesak pemerintah segera membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial dan diganti menjadi Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Wacana pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial, kata Rieke, telah masuk menjadi salah satu program legislasi nasional (prolegnas) di Komisi IX.
“Isu lainnya yang tak kalah penting adalah kita menolak harga bahan bakar minyak diserahkan ke mekanisme pasar. Karena BBM tentu memiliki efek domino, terhadap buruh,” ujarnya.
Rieke juga menolak menolak wacana kenaikan upah buruh menjadi lima tahun sekali. Sambil geleng-geleng kepala Rieke berujar, “Saya meminjam kata-kata pemerintah dulu: Saya prihatin”. [GA/bisnis]
