Ralat Kebijakan Jilbab Bagi Prajurit Wanita, MUI: Panglima TNI Tak Taat Pada UUD 45

JAKARTA (Panjimas.com) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sikap Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang meralat peraturan penggunaan jilbab bagi para prajurit wanita TNI telah bertentangan dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945.

“Ya, harusnya taat  kepada UUD 45 adalah bagian dari kesepakatan umat Islam,” kata Ketua Bidang Dakwah MUI, KH Cholil Nafis, pada Rabu (27/5/2015) seperti dilansir ROL.

Cholil menjelaskan, bagi seorang Muslim hukumnya wajib menaati kesepakatan dalam beragama salah satunya adalah berpakaian. Sebab, sehubungan dengan jilbab merupakan  kesepakatan  umat Islam untuk bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Maka, TNI dan Panglima TNI khususnya harus memenuhi janjinya dalam mendukung Islam dalam bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

MUI berharap, ucapan yang telah disampaikan Panglima TNI sebagai bentuk kebenaran dalam mendukung dan menjalankan dasar negara. Sehingga, ujar Cholil, pernyataan itu tidak perlu diralat ataupun ditarik. “Sebab ucapan baik itu adalah kemaslahatan umum,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI), Mayor Jenderal M Fuad Basya membantah wacana yang membolehkan anggota perempuan TNI berjilbab dalam pakaian dinas.

Fuad mengklarifikasi pernyataan Panglima TNI Jenderal Moeldoko sebelumnya yang mengisyaratkan bahwa prajurit wanita boleh mengenakan jilbab. Lebih jelasnya, pemakaian jilbab TNI hanya untuk aktivitas sehari-hari dan tidak dalam kondisi dinas.

Kalaupun ingin tetap memakai jilbab, ujar Fuad, prajurit wanita TNI  yang bersangkutan akan ditempatkan di Provinsi Aceh yang terlebih dahulu menerapkan sebagian syari’at Islam. [GA]