JAKARTA (Panjimas.com) – Pengamat ekonomi dan politik, Dr Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan bahwa tragedi Tolikara, Papua harus diselesaikan melalui pendekatan sisi politik, hukum, keamanan dan ekonomi.
Namun, menurutnya satu hal yang penting yang patut disoroti adalah maraknya bendera Zionis Israel di Tolikara.
“Ada bendera-bendera Israel di sana dan kita memang tidak punya hubungan diplomatik, ada masalah!” kata Ichsanuddin Noorsy di TV One, Rabu (12/8/2015).
“Maka pendekatannya harus dilihat, apakah pendekatan terintegrasi dari politik hukum dan keamanan atau pendekatan ekonomi yang saya sebut tadi ada masalah-masalah ekonomi tertentu baik pada persoalan sumber daya, produksi dan soal ketimpangan. Jangan salah, salah satu wilayah yang cukup timpang perekonomiannya dalam angka-angka yang saya miliki itu adalah kasus Papua dan Papua Barat yang ketimpangannya mencapai 0,42 sama seperti ketimpangan nasional,” jelasnya.
Selain ketimpangan ekonomi di Papua, menurutnya, pemerintah Indonesia juga perlu mewaspadai dan mencermati kondisi geopolitik, dalam hal ini kaitannya wilayah Papua yang cukup strageis dalam rangka mengamati kasus Laut Cina Selatan.
“Dan masalah sumber daya, termasuk masalah geopolitik, asal anda tahu bahwa wilayah yang namanya Papua sangat strategis dalam rangka mengamati kasus Laut Cina Selatan. Hal itu pernah muncul dalam perdebatan tahun 2011 ketika East Asia Summit terjadi dimana Marty Natalegawa memprotes kehadiran 2.500 pasukan marinir (Amerika Serikat, red.) di Darwin yang mengganggu stabilitas kawasan, yang kemudian bergeser ke kawasan Papua, itu harus hati-hati kita melihatnya,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, menurut Noorsy, pekerjaan rumah Menteri Politik Hukum dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM), Luhut Binsar Panjaitan yang baru dilantik Jokowi cukup besar.
“Itu artinya kerjaan Luhut Binsar Panjaitan dalam konstruksi regional dan internasional yang berdampak pada nasional demikian luar biasa,” tandasnya. [AW]
