MAKKAH, (Panjimas.com) – Hingga kini belum ada kepastian jumlah korban meninggal dan luka dari jamaah haji Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama sebagai Amirul Haj harus lebih berani. meminta dan mempercepat pengumpulan data korban meninggal dan luka kepada pemerintah Arab Saudi.
“Seharusnya begitu ada tragedi, pemerintah langsung melakukan commanders call, koordinasi langsung dengan seluruh Daker, ketua sektor, petugas lapangan, mengumpulkan para Karom (ketua rombongan) dan Karu (ketua regu). Kita perlu meminta Saudi memberi penjelasan apa yang sesungguhnya terjadi di Jalan 204 Mina.” Ujarnya melalui akun twitter yang diunggahnya pada hari Ahad (27/9/2015).
Informasi yang simpang siur bisa menyebabkan kesalahpahaman bahkan fitnah dan perpecahan di kalangan umat Islam. Amirul Haj harus memastikan pelayanan terbaik bagi korban meninggal dan memastikan jenazah korban dishalatkan di Masjidil Haram, dikuburkan dengan pelayanan yang baik.
Kami melihat akses dan lobi terhadap Kerajaan Saudi lemah. Sehingga update data korban sangat lambat. Sebagai pengirim delegasi haji terbesar di dunia, kita harus meminta pemerintah Saudi memberi perhatian dan privilese bagi Indonesia.
“Kejadian tahun ini menjadi otokritik bagi pemerintah. Harus ada evaluasi penanganan jamaah haji kita baik dalam keadaan normal maupun jika insiden terjadi. Jamaah haji Indonesia seharusnya bisa mendapat pelayanan yang jauh lebih baik. Tenda wukuf seharusnya bisa dibuat permanen.” Tambahnya.
Jika di Mina bisa mestinya di Arafah juga bisa. Karpet bisa lebih layak. Di Mina juga perlu disiagakan petugas dan posko bagi jamaah yang tersesat setelah melempar jumroh. Saat ini banyak jamaah kita yang tersesat dan kesulitan mendapatkan informasi.
Untuk di rumah sakit, kedepan perlu disiapkan juga petugas kita. arus ada contact person dan liason officers agar ada pusat informasi bagi para jamaah. Sebagai antisipasi jika terjadi insiden
