Setahun Ahok, DPD: Jakarta Masih Dibelit Banyak Masalah

JAKARTA, (Panjimas.com) – Tepat setahun sudah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menakhodai Jakarta yang juga ibu kota negara.  Senator Jakarta Fahira Idris mengungkapkan masih banyak persoalan Jakarta yang belum ditangani secara simultan dan sistemik.

“Ada capaian, tetapi belum mengembirakan. Jakarta masih dibelit banyak masalah. Banjir, sampah, sistem manajemen transportasi, persoalan anak dan perempuan serta berbagai persoalan lain belum ditangani secara simultan dan sistemik,” ungkap Fahira Idris, di Jakarta (20/11).

Fahira mengatakan, persoalan utama banjir Jakarta adalah laju penurunan tanah yang semakin parah dan hilangnya hutan bakau di pesisir Jakarta. Laju penurunan tanah  di Jakarta sangat luar bisa, di mana pertahun bisa 10 cm, bahkan di beberapa wilayah di bagian utara Jakarta laju penurunan tanah mencapai 26 cm pertahun. Kondisi ini, lanjut Fahira, diperparah dengan beralih hutan bakau di pesisir Jakarta yang fungsinya menghalangi limpasan air laut ke darat saat terjadi pasang air laut (rob), menjadi perumahan mewah dan tempat-tempat komersil.

“Penanganannya (banjir) tidak hanya normalisasi sungai, tetapi cobalah tinjau ulang ijin-ijin perumahan mewah dan pusat perbelanjaan yang berdiri di sepanjang pesisir Jakarta. Segera susun aturan yang tegas soal batas penyedotan air tanah terutama buat industri dan pusat-pusat komersil. Selama kedua persoalan ini tidak diselesaikan, banjir akan terus menghampiri Jakarta,” tukas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

Untuk soal sampah, bagi Fahira, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta memperlakukan persoalan sampah, sama seriusnya dengan mengatasi banjir dan macet. Harusnya, dengan APBD yang cukup besar, tiap wilayah administrasi di Jakarta masing-masing sudah punya TPST yang dilengkapi dengan alat sampah terpadu Intermediate Treatment Facility/ITF atau Fasilitas Pengolahan Sampah Antara untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPST di Bantargebang.

Persoalan lain, yang juga cukup mengganggu pembangunan di Jakarta adalah, daya serap APBD yang sangat rendah. Satu-satunya cara mengatasi ini adalah, gubernur harus punya kemampuan mendorong atau memotivasi perangkat dan aparatur daerah sebagai pelaksana pembangunan, sehingga PNS Pemprov DKI Jakarta berani menjadi pelaksana dan penanggung jawab berbagai proyek pembangunan.

“Diberikan jaminan dan perlindungan sehingga berani mengambil terobosan-terobosan untuk menerabas hambatan pembangunan di Jakarta. Saya melihat ada ‘ketakutan massal’ sehingga PNS tidak berani ambil resiko menjalankan program-program pembangunan yang sebenarnya cukup mendesak segera direalisasikan. Selama semua prosesnya sesuai ketentuan undang-undang dan semua terobosan dikonsultasikan, gubernur harus siap pasang badan,”ujar Fahira.

Selain itu, lanjut Fahira, salah satu tantangan terbesar Jakarta adalah, bisa berpredikat sebagai kota layak anak dan ramah terhadap perempuan, yang memang bukan pekerjaan mudah, karena perlu proses, perencanaan yang matang, eksekusi yang tepat, dan waktu yang tidak singkat.

Untuk itu, Fahira menyarankan Pemprov DKI Jakarta bisa memulainya dari kebijakan-kebijakan yang  sederhana tetapi dampaknya langsung dapat dirasakan perempuan dan anak. Misalnya, libatkan anak-anak di Jakarta dalam setiap Musrenbang Daerah karena mereka punya hak untuk ikut menentukan wajah kota mereka sendiri, buat RT/RW siaga anak, beri sanksi tegas kepada pedagang rokok dan minuman beralkohol yang menjualnya ke anak-anak, larangan tegas pelajar membawa kendaraan bermotor, dan aturan lainnya.

Sementara itu, agar Jakarta bisa lebih ramah perempuan, aturan-aturan sederhana sebenarnya sudah bisa dilakukan. Misalnya, di Jakarta tidak ada lagi papan reklame di semua jembatan penyeberangan karena akan menghalangi pandangan jika ada tindak kejahatan terhadap perempuan saat menyeberang di atasnya, atau yang paling mendesak saat ini adalah membuat sistem transportasi umum yang ramah perempuan sehingga kita tidak lagi mendengar ada perempuan diperkosa diangkot.

“Sayangnya, setahun ini, saya belum melihat ada terobosan, mulai dari regulasi hingga aksi. Syarat jadi kota layak anak dan ramah perempuan itu berat. Makanya harus dimulai dari sekarang dan bisa mulai dari hal-hal yang sederhana,” tegasnya.