JAKARTA, (Panjimas.com) – Polemik perpanjangan kontrak hingga drama sidang yang bergulir di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait rekaman PT Freeport Indonesia yang dipertontonkan para elite politik dianggap membuat keadaan negara semakin gaduh.
Koordinator aksi ‘Usir Freeport dari Indonesia’ oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Jakarta pada kegiatan Car Free Day, Ahad (6/12/2015), Yehamza Alhamid mengungkapkan, aktivitas Freeport selama puluhan tahun bercokol di tanah Papua dianggap telah menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal penerimaan negara yang tidak optimal.
Minimnya peran negara melalui BUMN dan BUMD untuk ikut mengelola tambang serta dampak lingkungan yang cukup menghancurkan dengan rusaknya bentang alam pengunungan Grasberg dan Ertsberg di Papua, menjadi argumentasi kuat bahwa kontrak Freeport harus dihentikan.
“Kita tidak punya alasan rasional untuk tetap memperpanjang kontrak karya untuk Freeport, Indonesia hanya mengalami kerugian dan nyatanya terjajah kembali selama puluhan tahun,” tegas Yehamza. Seperti dilansir okezone.
Menyikapi skandal rekaman yang masih jadi topik terhangat di media massa, ia mengajak kepada rakyat Indonesia agar mampu melihat siapa sebenarnya yang menjadi musuh bangsa dan bagaimana kita semua harus bersatu padu untuk merebut kembali kedaulatan yang diambil secara paksa oleh para penjajah dan kompradornya.
“Ini momentum bagi rakyat Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan, penjarakan dirut dan usir Freeport selamanya dari Indonesia,” serunya.
Sebelumnya, aksi yang berlangsung selama kurang lebih satu jam itu diisi dengan orasi, penyebaran pamflet dan pengumpulan tanda tangan masyarakat dukungan untuk mengusir perusahaan tambang asal negeri Paman Sam itu.[RN]
