Ada Masalah dengan Mantan Dewan, Walikota Malang Pindah Islamic Center

MALANG, (Panjimas.com) – Wali Kota Malang Mochammad Anton akan memindahkan lokasi Islamic Center di kawasan GOR Ken Arok ke Kelurahan Arjowinangun (depan Balai Uji Kir).

“Masih ada masalah di sana, jadi agar pembangunan cepat, ya dipindah saja,” katanya, Senin (4/1). Seperti dilansir republika.

Ia mengatakan, perubahan lokasi ini tidak memengaruhi keseluruhan proses pembangunan. Ia menambahkan, pembangunan Islamic Center tahun ini harus selesai dan lelang harus selesai juga secepatnya.

Menanggapi hal ini Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Sumarto menegaskan, perpindahan lokasi Islamic Centre tidak bisa serta merta membuat proyek itu langsung digarap. Ia mengatakan, harus ada proses pembicaraan ulang dengan dewan, karena proyek itu sudah masuk dalam APBD 2016.

“Harus ada pembicaraan ulang dengan legislatif soal perpindahan lokasi ini,” kata Bambang.

Beberapa hal termasuk detil engineering design (DED), skema penganggaran dan perencanaan di lokasi baru, tentu harus diketahui DPRD, karena menyangkut pengawasan, sistem organisasi pemerintahan dan hal krusial lainnya. Selain itu, tambah Bambang, bagaimana status lahan di lokasi yang baru ini juga harus dipaparkan pada DPRD.

Bambang menjelaskan, beberapa waktu lalu Pemkot Malang menyampaikan rencana pembangunan Islamic Centre, saat membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD 2016.

Dalam penyampaian rencana tersebut terjadi perdebatan antara badan anggaran (Banggar) dengan SKPD terkait. Saat itu selain besaran anggaran dan sistem pembangunan, lokasi kawasan samping GOR Ken Arok menjadi sorotan.

Jika terjadi perpindahan lokasi, kata Bambang, proses awal harus ditempuh dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Bambang menyatakan intinya pemindahan Islamic Center harus dibahas ulang, dan mulai nol lagi.

Lokasi awal pembangunan Islamic Centre sedikit bermasalah, karena lahan di kawasan GOR Ken Arok masih tarik ulur dengan salah satu mantan anggota dewan era 1998, sehingga dianggap mengganggu proses pembangunan.[RN]