Keterlaluan! Biksu Ektrimis Wirathu Hasut Pemerintah Myanmar Larang Masjid Adakan Kegiatan Keagamaan

YANGON, (Panjimas.com) – Pihak berwenang Myanmar baru-baru ini telah melarang   sebuah Masjid di pinggiran ibukota Yangon untuk   merayakan   100   tahun   berdirinya Masjid itu. Pelarangan ini   terjadi menyusul   keluhan   dari   penghasut   biksu   ekstrimis Ashin Wirathu, yang sebelumnya menuduh Sebuah Masjid di Yangoon berencana akan berkhotbah tentang Hak Muslim Rohingya, seperti   dilansir   oleh   Anadolu Agency

Seorang pengurus   Masjid   mengatakan   kepada   Anadolu   melalui   telepon   bahwa para jamaah Masjid telah   merencanakan untuk   merayakan hari jadi   ke-100   Masjid   Sunni Jameh pada tanggal 4 Januari 2016 lalu yang   juga   bertepatan   dengan   peringatan   Hari Kemerdekaan Negara itu.

Namun sayangnya, pihak   berwenang   setempat   telah   menolak memberi   izin   pada hari   Ahad, (03/01/2016) lalu.

“Kami   merencanakan   perayaan   pada   Hari   Kemerdekaan sehingga banyak   jamaah   dapat   bergabung dengan acara ini   karena merupakan hari   libur,” kata   pengurus Masjid Sunni   Jameh,   yang   meminta   untuk   tidak   disebutkan   namanya   karena   takut adanya tindakan pembalasan.

“Namun   pemerintah   daerah   setempat menjawab bahwa   kita tidak dapat menyelenggarakan   perayaan   hari   esok.   Mereka   mengatakan   setiap   perayaan   lainnya, terutama   upacara   keagamaan   diadakan di Masjid, dan hal itu   tidak     boleh   terjadi   pada saat   Hari   Kemerdekaan. ”

Sementara itu   otoritas pemerintah   lokal   tidak   dapat dihubungi   untuk   komentar   lebih lanjut.

Pada   Ahad malam,   biksu ekstrimis   yang terkenal   luas sebagai   penghasut, Ashin Wirathu   membuat   posting di   akun Facebooknya   bahwa   anggota   lokal Ma Ba Tha, kelompok   nasionalis   ekstrimis   Buddha,   telah   menuduh   bahwa   perayaan   tersebut seharusnya   tidak   diperbolehkan   diadakan di   Masjid   di Teikgyi township (kotapraja Teikgyi).

“Karena kami (Ma Ba Tha) mendengar bahwa   mereka   berencana   untuk     memberitakan tentang   Rohingya   [minoritas   etnis   Muslim]   di   hari jadi ke-100 Masjid,” kata   Wirathu dalam postingannya,   Wirathu   juga   menuduh pihak   Muslim   sedang “testing the water” (upaya mengukur isu)   sebelum   partai   National League for Democracy (NLD) Liga   Nasional untuk Demokrasi, partai   pemenang pemilihan umum 8 November lalu mengambil tampuk   kekuasaan   pada   bulan   Maret mendatang.

Meskipun   pemimpin partai   NLD – pemenang Nobel Perdamaian   Aung San Suu   Kyi – telah mengambil jarak hubungan dengan permasalahan dan isu Muslim Rohingya, banyak   analis menduga tekanan   dari   kelompok-kelompok   hak asasi   manusia   dan   investor asing   akan mendorong   partai   NLD untuk   menekan   angka   penganiayaan dan penindasan terhadap komunitas agama, khususnya Muslim Rohingya.

Pada hari Senin (04/01/2016), pengurus Masjid telah   membantah   bahwa   Masjid   memiliki rencana untuk   membahas   soal hak-hak   Rohingya.

“Kami hanya ingin lebih   banyak   orang   bergabung   dengan   acara hari jadi   Masjid ke-100 pada hari   libur   nasional,” katanya.

Banyak Kelompok HAM yang menyatakan bahwa Muslim Rohingya merupakan korban dari penganiayaan Negara, dan untuk diketahui, menurut PBB, Muslim   Rohingya   merupakan   etnis   minoritas yang   paling teraniaya di dunia.

Tanggal   4 Januari merupakan   perayaan   Hari Kemerdekaan   Myanmar     yang   diperingati   sejak Deklarasi   Kemerdekaan Myanmar dari   Inggris tahun   1948.

Kelompok Biksu Ekstrimis Ma Ba Tha

Ashin Wirathu telah   lama   memimpin   kampanye   ganas   anti-Muslim   di   Negara itu, yang telah   memicu dan menyebabkan kekerasan   yang   banyak   terjadi bahkan ia harus bertanggung jawab untuk atas   berbagai   korban yang   tewas, terutama   di   Negara   bagian Rakhine   barat   Myanmar – yang merupakan   rumah   bagi   komunitas   Muslim   Rohingya.

Wirathu telah   memperingatkan umat Islam untuk  tetap   damai, atau   “pergi   meninggalkan Myanmar”.

Seperti diberitakan panjimas sebelumnya, organisasi Ma Ba Tha, kelompok ektrimis Budha, dimana Wirathu merupakan salah satu pemimpinnya, pernah menyuarakan kebencian terhadap Islam. Ketua Ma Ba Tha,   Mr. Nan Da Ba Tha pernah   juga   memerintahkan agar masyarakat Budhist menjadi kelompok   penguasa [ruling class], dan   mencegah   penyebaran dan pendudukan   Muslim.

Otoritas Myanmar   sendiri memandang   Rohinya   bukan   bagian   dari   warga   Negara Myanmar dan   menolak   memberikan akses dan   hak   kewarganegaraan, malah   menyebut   Rohingya   sebagai   para imigran   Bengali.

Nan Da Ba Tha juga   menyalahkan pembelahan lama yang dijalankan di   wilayah itu dengan   ‘propaganda penyebaran Bengalis’. “penyebaran agama Islam di wilayah ini merupakan sebuah tren yang   harus   dihentikan”, seru   Pemimpin   kontroversial ini. ia juga mengatakan, “Orang   Bengalis ingin   mengambil alih   wilayah ini   secara permanen untuk   generasi   yang akan   datang, kata   Ketua   organisasi Ma Ba Tha itu.

Ma Ba Tha adalah sebuah organisasi   nasional   ektrimis yang   dikenal   bergaris   keras   dan juga   beranggotakan, Biksu   Ashin Wirathu. Biksu yang telah   dilabeli   sebagai “face of Budhhist terror”, wajah   terorisme   Buddha,   oleh   media-media   internasional.

Biksu   Ashin   Wirathu   sebelumnya   juga   telah     melakukan   provokasi   dan   hasutan   atas   kekerasan   terhadap  populasi   Muslim. Ia juga   menggunakan   ‘hate speech’,   pidato penuh   kebencian, yang   turut   andil   dalam   memperbesar   pembelahan   masyarakat   Budda dan   Muslim   seantero   Myanmar.

Di   Seluruh   Sittwe, status   Buddhisme jauh  lebih   tampak, mengakar   dan   kokoh, dengan   Pagoda-pagoda emas yang   besar, baik yang   berumur   tua   dan yang baru. Berbanding terbalik dengan kondisi Muslim lokal yang dikatakan   memiliki 35   Masjid, yang sekarang   telah   dihancurkan dan   tidak boleh   dikelola   kembali, salah   satu   Masjid dibakar   selama   kekerasan   tahun   2012   atau   sebagian   yang   lain   telah   diubah   menjadi   markas   pasukan   militer ataupun   polisi.

Sentimen   Anti Muslim telah   menjadi   lumrah   dan   biasa di   Rakhine, dengan   banyak penduduk lokal yang setuju   dengan   keputusan   pemerintah   memisahkan 2   komunitas, dimana Muslim Rohingya diasingkan   dalam   Kamp   pengungsian, Internally Displaced Person [IDP], di  daerah-daerah   pinggiran kota.

sebanyak   140.000 Muslim Rohingya yang tinggal di pinggiran Sittwe,   telah   hidup   dipisahkan   dari masyarakat Buddhis Rakhine. Para Muslim   Rohingya juga   tidak   memiliki akses ke perawatan kesehatan yang layak, pendidikan, dan kesempatan   kerja, hal inilah yang   telah mendorong mereka melarikan diri dengan perahu untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Menurut Arakan Project, sebuah   kelompok   pemantauan   pelanggaran   hak   asasi manusia   dan   migrasi   di   Teluk   Benggala, bahwa     konflik   telah   menewaskan   ratusan   orang   dan   lebih   dari   140.000   kebanyakan   Muslim   Rohingya   hidup   dengan kondisi   terbatas   pada   kamp-kamp   pengungsian.

Merujuk   pada   kesepakatan   PBB     tentang     UU   Kewarganegaraan     tahun   1982,   dimana   sudah menjadi   kewajiban   untuk   memasukkan     semua   Agama dan     etnis minoritas, termasuk   Muslim Rohingya, agar   dapat   menjamin   hak-hak k   ewarganegaraan   penuh   dan   juga kesetaraan, selain untuk   penghapusan   kebijakan yang   telah menargetkan     Rohingya   di   Negara   bagian   Rakhine. [IZ]