Jumlah Imigran Muslim Rohingya Turun Drastis Tahun Ini, Menyusul Tindakan Keras Otoritas Thailand

BANGKOK (Panjimas.com) – Jumlah imigran yang meninggalkan Myanmar dan Bangladesh dengan perahu dalam 4 bulan terakhir telah menurun drastis karena tindakan keras Otoritas Thailand dan Bangladesh pada   penyelundupan manusia, demikian menurut aktivis HAM DAN PBB hari Jumat (08/01/2016) seperti dilansir oleh Japan Times.

Kepolisian Thailand meluncurkan kampanye meyakinkan melawan   geng penyelundupan manusia bulan Mei lalu   menyusul ditemukannya 30 mayat di kuburan dekat kamp perdagangan   manusia di wilayah dekat   perbatasan Malaysia.

Operasi Kepolisian Thailand menyebabkan   para   pedagang manusia itu   meninggalkan 4.000 imigran dari Myanmar dan Bangladesh ditengah lautan. Insiden   ini   memicu situasi kekacauan di lautan, “ping-pong maritim” (saling lempar tanggung jawab), sehingga nasib ribuan imigran terkatung-katung tak jelas karena baik pihak Angkatan Laut Indonesia, Malaysia dan Thailand mendorong dan menghalau   perahu-perahu   imigran itu agar jauh dari pantai   wilayah mereka.

Puluhan ribu umat Islam Rohingya telah melarikan diri dari kemiskinan   dan   penindasan di provinsi Rakhine, Myanmar bagian   barat   sejak   kekerasan agama meletus di sana pada   tahun 2012.

Sebagian besar dari Muslim Rohingya telah menuju   Malaysia   yang   berpenduduk   mayoritas Muslim, akan tetapi banyak juga dari mereka telah mendarat pertama kali pertama di wilayah Thailand   selatan   atau   bahkan mereka telah dicegat militer Thailand dan ditahan   untuk   tebusan   di   kamp-kamp   yang   tersembunyi jauh di   dalam hutan Thailand.

Daerah tempat Rohingya   sekarang sedang   memasuki momen “musim   berlayar,” dengan kondisi   laut yang lebih tenang setelah musim hujan, dan periode ini merupakan   waktu tersibuk   untuk   aktivitas   penyelundupan dan   perdagangan   kapal   di   Teluk Benggala.

Akan tetapi, Chris Lewa dari Arakan Project, sebuah kelompok   advokasi Rohingya yang melacak jalur migrasi, mengatakan bahwa   tahun   ini jumlah rohingya yang   berlayar   jauh lebih rendah karena   tindakan   keras   terhadap   penyelundupan di Thailand dan Bangladesh.

Sekitar 1.500 orang   berlayar   dari Bangladesh dan   Myanmar antara bulan   September dan Desember tahun 2015, kata Chris Lewa, ini menurun drastis   dibandingkan   dengan   jumlah 32.000 orang yang dilacak   selama   periode   yang sama   pada   tahun   2014.

“Thailand   ditutup dan   tidak bisa   digunakan   untuk disembarkation (pendaratan perahu),” kata Lewa. “Beberapa broker yang tampaknya masih akan   terlibat   adalah     orang-orang yang memiliki ‘perintah’ yang   sudah   ada bagi   orang-orang   yang   akan   dibawa, itulah yang diberitahukan pada  kami saat keberangkatan.”

“Operasi   anti perdagangan manusia   juga   terjadi di   Bangladesh.”

Vivian   Tan,   juru bicara regional untuk U.N. refugee agency (Badan Pengungsi PBB), mengatakan bahwa   data awal   memperlihatkan   jumlah imigran yang   lebih sedikit   untuk berlayar   pada   kuartal   terakhir   tahun   ini.

“Berdasarkan wawancara kami dengan komunitas-komunitas yang terkena dampak, bisa   jadi bahwa para   penyelundup dan   calon   manusia-manusia perahu   mengambil pendekatan wait and see (menunggu dan melihat terlebih dahulu situasinya) apalagi melihat pengawasan dan tindakan keras otoritas   tahun   lalu,” kata Vivian Tan.

Sebuah percobaan perdagangan   manusia besar   di   Thailand   sedang berjalan yang   melibatkan   91   terdakwa yang diduga terlibat dengan geng penyelundupan yang menjual para Muslim Rohingya dan Bangladesh.

Para aktivis telah menyerukan pemerintah untuk   meningkatkan   perlindungan   saks-saksi dalam   persidangan, yang   melibatkan   seorang Jenderal   Militer dan   penyidik Kepolisian.

Ratusan orang yang memutuskan melakukan perjalanan tahun lalu tetap berada di pusat-pusat penahanan imigrasi dan penampungan di Thailand   selatan   dan   setidaknya 11 Muslim Rohingya   melarikan diri dari tempat   penampungan   tersebut   pada hari Jumat (08/01/2016), menurut Kepala penampungan imigran Rohingya di Thailand Selatan.

Kondisi Muslim Rohingya Di Rakhine

Untuk diketahui, menurut PBB, Muslim   Rohingya   merupakan   etnis   minoritas yang   paling teraniaya di dunia.

Seperti diberitakan   panjimas  sebelumnya, bahwa   sebanyak   140.000 Muslim Rohingya yang tinggal di pinggiran Sittwe, hidup   dipisahkan   dari masyarakat Buddhis Rakhine. Para Muslim   Rohingya juga   tidak   memiliki akses ke perawatan kesehatan yang layak, pendidikan, dan kesempatan   kerja, hal inilah yang telah mendorong mereka melarikan diri dengan perahu untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Banyak dari Muslim Rohingya   yang     berbondong-bondong telah   melarikan   diri   dari   Myanmar sejak tahun   2012, Mereka yang masih tetap tinggal hidup   dipisahkan dalam ketakutan akan   kekerasan   yang   dilakukan   oleh   pemerintah Myanmar yang tidak mengakui hak   kewarganegaraan   Rohingya, demikian   menurut   beberapa   kelompok HAM.

Otoritas Myanmar   sendiri memandang   Rohinya   bukan   bagian   dari   warga   Negara Myanmar dan   menolak   memberikan akses dan   hak   kewarganegaraan, malah   menyebut   Rohingya   sebagai   para imigran   Bengali.

Lebih dari 1 juta  Muslim Rohingya     tinggal     di   provinsis   Rakhine,   dimana   disana   telah menjadi   saksi   serangkaian   kekejaman   dan       kekerasan   etnis   Rakhine   Buddha terhadap   minoritas   Muslim   sejak   pertengahan tahun   2012.

Menurut Arakan Project, sebuah   kelompok   pemantauan   pelanggaran   hak   asasi manusia   dan   migrasi   di   Teluk   Benggala,   konflik   telah   menewaskan   ratusan   orang dan   lebih   dari   140.000 kebanyakan Muslim   Rohingya hidup dengan kondisi   terbatas   pada kamp-kamp   pengungsian .

Setelah   krisis   perdagangan   manusia   di Asia Tenggara   pada awal   tahun   ini,     para Negara   tetangga   Myanmar   telah   meminta pemerintah   Myanmar untuk     menyelesaikan nya   masalah   Muslim Rohingya   yang menurut   kelompok   hak   asasi   manusia   telah banyak   menjadi   korban perdagangan   manusiam   sehingga kasus migrasi besar-besaran Rohingya   dapat   memperumit   masalah   perdagangan   manusia dan   memperburuk keadaan.

Merujuk   pada   kesepakatan   PBB     tentang     UU   Kewarganegaraan     tahun   1982,   dimana   sudah menjadi   kewajiban   untuk   memasukkan     semua   Agama dan     etnis minoritas, termasuk   Muslim Rohingya, agar   dapat   menjamin   hak-hak kewarganegaraan   penuh   dan   juga kesetaraan, selain untuk   penghapusan   kebijakan yang   telah menargetkan     Rohingya   di   Negara   bagian   Rakhine. [IZ]