Intoleran, Pemerintah Sekuler Tajikistan Cukur Paksa Jenggot 13.000 Muslim

DUSHANBE, (Panjimas.com) – Polisi di Tajikistan mencukur   jenggot   hampir 13.000 pria dan memaksa lebih dari 1.770 Muslimah untuk berhenti memakai jilbab pada tahun lalu dengan membela tindakan intolerannya atas upaya   melawan ‘pengaruh asing’, demikian   dilansir oleh The Independent.

Pada konferensi pers hari Rabu (20/01/2016) pekan lalu, lembaga pelayanan advokasi penegakan hukum khusus Negara Asia tengah   mayoritas Muslim mengungkapkan   bahwa jenggot di wajah dari   12.818 pria   telah dicukur paksa dengan alasan “terlalu   panjang   dan   berantakan”, menurut   situs   berita Radio Liberty.

Bahrom Sharifzoda, Kepala Kepolisian wilayah Khatlon, juga mengumumkan bahwa para pejabat telah menutup 162 toko yang   menjual   pakaian-pakaian Muslim tradisional, termasuk diantaranya yang menjual jilbab-jibab muslimah.

Langkah-langkah otoritas Tajikistan ini adalah upaya dari kepemimpinan sekuler melawan hantu “radikalisme” dan “tradisi tidak diinginkan dari Negara   tetangganya, yakni Negara Muslim Afghanistan”, mengutip Aljazeera.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, Parlemen Tajikistan telah memutuskan   untuk   melarang nama-nama asing yang berbau “Arab” serta   pernikahan   antara   sepupu dalam suatu keluarga , sementara itu   Mahkamah   Agung Tajikistan juga melarang Partai Islam satu-satunya di Negara itu, yakni Islamic Renaissance Party of Tajikistan, Partai Renaissans Islam Tajikistan.

“Mereka menyebut saya Salafi, radikal, musuh publik. Dan kemudian 2 dari mereka memegang tangan   saya   sementara yang 1 lagi mencukur   setengah   dari   jenggot   saya.”

Djovid   Akramov mengatakan bahwa   ia   dihentikan   oleh   Polisi Tajikistan diluar   rumahnya, bersama dengan anaknya yang berusia 7 tahun, bulan lalu – dan kemudian mereka   dibawa   ke kantor polisi di   Dushanbe   di mana   ia   secara paksa dicukur jenggotnya, seperti dilansir oleh BBC.

Akramov menjadi salah satu dari ratusan ribu orang di   Tajikistan yang ditangkap dalam beberapa tahun terakhir ini karena memelihara   jenggot.

Mencukur jenggot adalah bagian   dari kampanye   pemerintah sekuler Tajikistan yang menargetkan tren-tren   yang   dianggap berbau   “asing dan tidak   konsisten   dengan budaya Tajik”.

Awal pekan ini, polisi di wilayah Khatlon Tajikistan mengatakan bahwa mereka telah mencukur jenggot   hampir 13.000 pria dengan tuduhan bagian dari   “kampanye   anti-radikalisasi”.

Mengutip laporan BBC yang berbicara   dengan   9 orang korban lainnya yang menggambarkan   pengalaman   yang   sama, Mereka   ditahan   di   jalanan   dan   dibawa secara   paksa   ke kantor   polisi   atau Toko pangkas rambut, di mana   mereka kemudian dicukur paksa.

Kampanye pemerintah ini dilakukan dengan dalih melawan hantu   radikalisasi, di tengah kekhawatiran bahwa kawasan   Asia   Tengah mungkin akan mengikuti   jalan   negara-negara seperti   Afghanistan, Irak   atau   Suriah   terhadap   ekstremisme.

Selain itu, Perempuan khususnya Muslimah telah diperintahkan   untuk memakai warna tradisional Tajik dan itu bukan warna hitam

Diperkirakan   pada Juni tahun 2015 lalu   bahwa antara 1.500 hingga   4.000 warga Kawasan Asia Tengah bisa jadi telah bergabung dengan   kelompok-kelompok Mujahidin Islam yang   di Suriah, .

Tindakan pencukuran   jenggot paksa ini   dipandang sebagai bagian dari kampanye pemerintah sekuler yang lebih luas terhadap penerapan praktek-praktek budaya Islam di masyarakat Tajik, dan juga   untuk   melestarikan   tradisi   sekuler.

Menurut data resmi   pemerintah, 99% dari   populasi   Tajik   adalah   Muslim. Namun, ateisme   secara   resmi   dipelihara   selama   70   tahun masa   kekuasaan Komunis Soviet.

Dilarang Mengenakan Pakaian Berwarna Hitam

Kampanye melawan praktek-praktek Islam juga   mempengaruhi para muslimah di Tajik. Ada larangan resmi   mengenakan   jilbab di sekolah-sekolah dan universitas, akan tetapi dalam prakteknya   diberlakukan   di   semua   lembaga   negara.

Polisi mengatakan bahwa selama tahun lalu, mereka   telah   menutup   paksa sekitar 160 toko-toko yang menjual atribut muslimah, seperti jilbab, dll, selain itu Kepolisian Tajik juga telah memaksa   1.773 Muslimah   untuk   berhenti   memakai   jilbab.

Mencukur Jenggot   merupakan bagian dari   kampanye pemerintah sekuler melawan “budaya asing”

Presiden Emomali Rakhmon juga telah   memperingatkan warga Tajik: “Jangan   menyembah nilai-nilai asing, janganlah mengikuti budaya asing, Kenakan pakaian warna tradisional dan   dipotong, tidak berwarna hitam..”

“Bahkan saat peristiwa berkabung, wanita Tajik [harus]   memakai seragam putih, tidak hitam,” katanya.

Dan otoritas Tajikistan sebelumnya juga meminta para   orang tua   untuk   memberikan nama-nama tradisional Tajik, bukan nama-nama Arab atau   yang   terdengar asing bagi anak-anak mereka.

Hal ini belum terlihat jelas apakah   kebijakan-kebijakan   ini   akan berdampak mencegah radikalisme.

Djovid Akramov mengatakan bahwa ia tidak akan   melupakan penghinaan yang   ia rasakan ketika   sedang dicukur paksa   di   kantor   polisi.

“Yang terburuk adalah impunitas (pengabaian hukum) dari polisi, yang sedang menikmati   kesempatan ini   untuk menggertak   orang,” pungkasnya.

Ini   adalah   jenis perilaku   yang dapat   mendorong   orang   untuk   menjadi   radikal, ujar Akramov.

Presiden Emomali Rahmon, yang telah berkuasa sejak tahun 1992, telah bekerja untuk mempromosikan sekularisme di negeri ini dan   telah tampak nyata berupaya mencegah keyakinan dan   praktik-praktik nilai-nilai Islam, seperti diketahui Presiden sekuler ini khawatir dan cemas jika   kelompok Islam   semakin kuat dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan   negara.

Pada bulan Desember lalu, Presiden   Rahmon dan   keluarganya   diberikan   kekebalan seumur hidup dari penuntutan pengadilan, selain itu   Parlemen Tajikistan secara   resmi memberinya gelar “Pemimpin Bangsa” dan “Pendiri perdamaian dan persatuan nasional Tajikistan”.

Untuk diketahui, Republik Tajikistan   merdeka   dari   Uni   Soviet   pada tahun   1991.

Bulan Mei lalu, pasukan keamanan nasional negara itu mengalami kemunduran ketika Kolonel Gulmurod Khalimov, Komandan unit polisi khusus   dari   Kementerian   Dalam Negeri, dilaporkan   bergabung   dengan   kelompok IS (Islamic State). [IZ]