Presiden Tunisia Peringatkan Konsekuensi Intervensi Militer di Libya

TUNIS, (Panjimas.com) – Presiden Tunisia, Beji   Caid   Essebsi   pada hari Kamis (04/02/2016) memperingatkan konsekuensi-konsekuensi   dari   setiap aksi   intervensi   militer   di Libya, lebih lanjut Essebsi menekankan perlunya   negara-negara seperti AS dan Perancis mempertimbangkan   tindakan   tersebut   dan   berkonsultasi   dengan   Tunisia serta negara-negara   tetangga   lainnya,   demikian pernyataan   resmi   Presiden Tunisa itu.

Beji Caid   Essebsi sebelumnya   telah   membuat   pernyataan   dalam   pertemuan   dengan para   Kepala misi diplomatik dan   perwakilan   organisasi regional dan   internasional   yang diadakan di   Tunis   untuk   merayakan   Tahun   Baru.

“Presiden   Republik ini   telah   menunjuk   keunikan   situasi   Tunisia,   bahwa   mereka   bertetangga   dengan   Libya, yang   telah   menjadi   tempat berkembangnya   sel-sel   dan basis bagi   Islamic State (IS),” kata pernyataan itu.

Presiden Essebsi   menekankan   bahwa satu-satunya cara   untuk   mengakhiri   konflik   Libya adalah   melalui   kesatuan politik   antar-Libya.   Masyarakat   internasional   harus   mendukung   upaya   bersatunya pemerintahan , ujarnya, seperti dilansir Middle East Monitor.

Meskipun Libya dalam situasi yang pelik, Essebsi   mengatakan   bahwa   Tunisia   “tidak   akan menutup   perbatasannya   untuk   saudaranya,   Libya”.

Laporan-laporan media menunjukkan bahwa intervensi militer di Libya yang direncanakan oleh   koalisi   internasional   dapat   terjadi   dalam waktu dekat.

Namun, Menteri Luar   Negeri AS,   John   Kerry   mengesampingkan   intervensi   militer   di Libya dalam waktu   dekat, ujarnya hari   Selasa (02/02/2016).

Walaupun sebelumnya Menteri Luar Negeri Perancis mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki niat melakukan aksi militer di Libya, baru-baru ini   pada hari   Rabu (03/02/2016) Pemerintah Perancis   mengatakan bahwa pihaknya   sedang   mempertimbangkan   operasi   militer   memerangi Islamic State (IS) di Libya agar   kondisi   Libya yang   sesuai   terpenuhi, dilansir oleh Anadolu.

Juru bicara Otoritas Prancis, Stephane Le Foll mengatakan bahwa   kondisi yang   diperlukan adalah pembentukan pemerintah Libya di ibukota Tripoli, permintaan   berikutnya adalah operasi militer oleh Perancis, seperti operasi militer Perancis   yang   terjadi di Mali, dan adanya   resolusi   internasional   untuk   intervensi   tersebut.

Media di Perancis telah   mengatakan   baru-baru   bahwa   Islamic State (IS)   telah   berusaha untuk mengontrol pasokan minyak Libya.

Islamic State (IS)   dilaporkan juga   telah   membangun   kekuatannya   secara bertahap dan kontinyu di Libya, terutama   dengan   strategi perekrutan   anggota baru dari   wilayah   Afrika   Utara.

PBB meyakini   bahwa Islamic State (IS)   memiliki   antara   2.000 hingga   3.000 pejuang mujahidin di Libya.

Menurut laporan   Anadolu, Prancis   belum melakukan   operasi   militer   di   Libya, tetapi mereka   telah   melakukan   beberapa operasi   pengintaian, intelijen dan survey awal kondisi   di daerah   perbatasan   dari   pangkalan   militer di   Nigeria. [IZ]