JAKARTA, (Panjimas.com) – Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang meminta TNI AL tak perlu takut menghadapi tekanan China terkait penjagaan perairan Natuna, Kepri. Kasus penangkapan delapan nelayan China dan masuknya kapal penjaga pantai China adalah bentuk pelanggaran hukum internasional.
“Kita harus berani. Itu wilayah kita dan TNI AL mengamankan wilayah kita,” kata Oesman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Kasus di perairan Natuna berawal ketika pihak Indonesia melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan China yang tertangkap basah ketika sedang melakukan pencurian ikan di perairan Natuna, Kepri, Sabtu (19/3/2016). Saat itu KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia menangkap KM Kway Fey 10078.
Dalam proses penangkapan KM Kway Fey 10078 itu ternyata mengalami gangguan karena kapal penjaga pantai China sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menarik KM Kway Fey 10078.
Reaksi tidak terima tersebut juga senada dengan Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha, bahkan menurutnya, pemerintah perlu membangun pangkalan militer dengan persenjataan diarahkan ke negara yang berniat intervensi wilayah kedaulatan.
“Arahkan moncong kendali ke wilayah-wilayah yang memungkinkan melakukan intervensi terhadap kesatuan republik Indonesia. Misalnya dari Papua arahkan moncongnya ke Darwin sana. Kemudian yang Natuna, arahkan kendali ke China sana,” ujar Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Langkah tersebut dipilihnya sebagai antisipasi niat negara lain mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, bisa berfungsi sebagai benteng penjaga sumber daya alam Indonesia.[dp/merdeka,tempo]
