NEW YORK, (Panjimas.com) – Dengan meluncurkan rudal berkemampuan nuklir, rezim syiah Iran telah menantang resolusi Dewan Keamanan PBB yang didukung dengan kesepakatan nuklir bersejarah tahun lalu, Amerika Serikat dan para sekutu Eropanya menyatakan hal itu dalam sebuah surat bersama yang ditujukan ke PBB demikian menurut laporan Reuters, hari Selasa (29/03/2016).
Tes rudal balistik Iran baru-baru ini telah melibatkan rudal-rudal yang mampu menyediakan senjata nuklir dan “tidak konsisten dengan” dan “menentang” resolusi PBB No. 2231, yang diadopsi Juli tahun lalu, demikian pernyataan bersama AS, Inggris, Prancis, dan Jerman kepada Duta Besar Spanyol untuk PBB, Roman Oyarzun Marchesi dan Sekjen PBB Ban Ki-moon.
Seperti dilaporkan Reuters, Iran baru-baru ini telah meluncurkan tes rudal balistik yang diuji di sebuah tempat rahasia pada tanggal 9 Maret 2016.
Dalam Surat pernyataan bersama itu, AS dan sekutu Eropa-nya menyebutkan bahwa rudal Iran yang digunakan dalam peluncuran baru-baru ini adalah secara “inheren berkapasitas senjata nuklir.” Dengan pernyataan tersebut, mereka juga meminta agar Dewan Keamanan PBB membahas “tanggapan yang tepat” atas kegagalan Teheran untuk memenuhi kewajibannya dan mendesak Sekjen Ban Ki Moon untuk melaporkan kembali ketidakkonsistenan tes rudal Iran dengan resolusi PBB no. 2231.
Sementara itu, Spanyol telah ditetapkan sebagai pihak yang bertugas mengkoordinasikan diskusi Dewan Keamanan PBB pada resolusi no. 2231.
Para Diplomat Dewan Keamanan mengatakan bahwa kasus sanksi PBB yang terbaru baru cukup lemah, yang mengaitkan pada interpretasi bahasa yang ambigu dalam resolusi yang diadopsi sebagai bagian dari kesepakatan nuklir bulan Juli tahun lalu untuk secara drastis membatasi kerja-kerja nuklir Iran.
Para pejabat Barat mengatakan bahwa meskipun peluncuran rudal balistik Iran ini bertentangan dengan resolusi no. 2231, namun mereka [Iran] tidak melanggar inti perjanjian nuklir antara Iran, Inggris, China, Prancis, Jerman, Rusia dan Amerika Serikat.
Rusia, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB pemegang hak veto, telah membuat jelas bahwa pihaknya tidak mendukung sanksi terbaru PBB terhadap Iran. Rusia dan China telah melobi menentang dilanjutkannya pembatasan pada program rudal Iran selama negosiasi tahun lalu terkait kesepakatan nuklir.
4 kekuatan dunia [AS dan sekutunya] secara hati-hati berhenti menyebut peluncuran rudal Iran sebagai “pelanggaran” dari resolusi, mereka malah menyerukan agar Iran menahan diri selama delapan tahun dari aktifitas nuklir, termasuk peluncuran, terkait dengan rudal balistik yang dirancang dengan kemampuan berkapasitas senjata nuklir.
Para diplomat mengatakan kekuatan-kekuatan kunci dunia telah setuju terhadap permintaan yang tidak mengikat secara hukum dan tidak bisa ditegakkan di bawah Bab 7 dari Piagam PBB, yang berkaitan dengan sanksi dan otorisasi dari kekuatan militer. Namun, negara-negara Barat, yang melihat bahasa itu sebagai larangan, mengatakan ada kewajiban politik bagi Iran untuk mematuhi.
Untuk diketahui, Sanksi internasional terhadap Teheran dicabut pada bulan Januari di bawah kesepakatan nuklir.
Komandan pasukan Garda Revolusi Iran ‘mengatakan rudal yang diuji dirancang untuk dapat memukul sekutu AS, Israel. Amerika Serikat mengutuk komentar itu dan Rusia mengatakan bahwa tiap negara tidak seharusnya mengancam satu sama lain.
Dalam Surat pernyataan bersama itu, empat kekuatan Barat menyatakan kekhawatiran bahwa para pemimpin militer Iran telah menyatakan klaim rudal ini dirancang untuk menjadi ancaman langsung terhadap Israel.”
Beberapa diplomat mengatakan hal yang paling mungkin bisa terjadi, Iran hanya akan mendapatkan teguran publik dari Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan kesepakatan nuklir, pemberlakuan kembali sanksi PBB hanya akan dipicu oleh pelanggaran pembatasan yang menyepakati aktifitas kerja nuklir Iran.
Akan tetapi teguran Dewan Keamanan PBB dapat memberikan batu loncatan hukum bagi negara-negara Eropa untuk mempertimbangkan sanksi baru terhadap Iran, kata diplomat-diplomat Barat.
Pekan lalu, Departemen Keuangan AS mem-black list atau memasukkan dua perusahaan Iran kedalam daftar hitam pelarangan akibat mendukung program rudal balistik Iran, dan juga sanksi terhadap dua pengusaha Inggris yang sedang membantu sebuah maskapai penerbangan yang digunakan oleh pasukan Garda Revolusi Iran.
Perancis juga telah menyarankan kemungkinan adanya sanksi unilateral Uni Eropa terhadap Iran atas peluncuran rudal balistik tersebut. [IZ]
