JAKARTA (Panjimas.com) – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, KH Hasyim Muzadi, mengungkapkan, saat ini tokoh-tokoh Neo-Komunis telah menyusup ke berbagai Ormas. Bahkan mereka dengan bebas menjadi pejabat di mana-mana.
Hal itu disampaikah mantan Ketua Umum PBNU, yang dengan tegas tidak ikut, apalagi menyetujui apa yang terjadi dan menjadi arah simposium korban tragedi 1965 untuk mendesak Presiden Joko Widodo meminta maaf pada para korban tragedi 1965 itu atas nama negara. (Baca: Anggota Wantimpres, KH Hasyim Muzadi: Jokowi Minta Maaf ke PKI, Bisa Terjadi Kegoncangan Negara)
Dalam pandangannya, desakan ke presiden untuk minta maaf atas nama negara, belum tentu menguntungkan kelompok Neo-Komunis, karena mayoritas bangsa terutama kaum muslimin dan umat beragama lain akan berbalik mendesak posisi kaum neo-komunis dan pelbagai aktivitas demokrasi.
“Padahal, saat ini tokoh-tokoh Neo-Komunis telah bebas menjabat dimana-mana tanpa ada yang meneliti. Kalau terjadi konflik malah akan terjadi penelitian. Lalu siapa yang untung? Tentu gerakan global yang akan menambah perpecahan di Indonesia,” tutur dia.
Selain itu, tambah dia, sebagaimana pemberontakan PKI pada 1948, PKI setelah itu dengan mulusnya mengikuti Pemilu 1955, hal ini menunjukkan kemampuan luar biasa dalam membalikkan opini publik.
“Nanti kita lihat apakah dan bagaimana reaksi ormas-ormas termasuk ormas Islam? Karena ormas kecil hingga yang besar tentu telah kerasukan faham/tokoh Neokom sebagai bagian kondisioning,” kata dia. [AW/Antara]
