JAKARTA, (Panjimas.com) – Ketua Setara Institute Hendardi mendesak Presiden harus mengambil sikap atas beredarnya dokumen Panama Papers yang menyebutkan nama sejumlah pejabat publik di Indonesia. “KPK dan Presiden Jokowi yang mengaku sudah memvalidasi data bocoran itu semestinya segera mengambil sikap,” kata Hendardi.
Dirinya mengatakan, agar tak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah karena hadirnya nama sejumlah pejabat publik dalam dokumen Panama Papers. Demikian seperti dilansir Tempo, Senin (25/04/2016).
Nama-nama pejabat publik yang disebut dalam dokumen Panama Papers di antaranya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.
Meski Harry Azhar dan Luhut sudah membantah dan memberi klarifikasi terkait dengan nama mereka yang tercantum dalam dokumen tersebut, Hendardi memandang tetap saja dugaan keterlibatan mereka mengganggu kredibilitas pemerintah. Hendardi memberi contoh Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan, yang menurut dia merupakan pejabat strategis dalam kabinet, tentu dugaan keterlibatannya memiliki potensi mengganggu kredibilitas pemerintah Jokowi-JK.
“Jokowi harus menghitung betul kebenaran dugaan keterlibatan dan dampak politik yang ditimbulkan,” ujarnya.[TM]
