KAIRO, (Panjimas.com) – Rezim As-Sisi hari Jumat (06/05/2016) lalu baru saja menyetujui pembangunan penjara baru di wilayah Gubernuran Al Qalyubiyah, wilayah utara Kairo.
Ini adalah penjara kesepuluh yang akan dibangun dalam waktu kurang dari tiga tahun, sejak penggulingan melalui kudeta militer terhadap Presiden Mohamed Morsiyang terpilih secara demokratis.
Menurut sebuah surat kabar milik pemerintah Mesir, Menteri Dalam Negeri Magdy Abdel Ghaffar mengeluarkan resolusi 1923 tahun 2016, yang menetapkan pembangunan sebuah penjara pusat di Gubernuran Al Qalyubiyah.
Peneliti HAM Mesir, Ahmed Mufreh, mengatakan bahwa “Penjara baru di Qalqubiyah adalah penjara kesepuluh yang dibangun dengan menggunakan perintah resmi dalam tiga tahun terakhir.”
“Departemen Hukum dalam sistem penjara Mesir lebih condong ke arah memperbolehkan keinginan otoritas eksekutif Mesir dalam hal ini lingkaran As-Sisi, khususnya Menteri Dalam Negeri, untuk mengeluarkan keputusan tentang pembentukan penjara-penjara swasta.
Jumlah penjara swasta ini tidak diketahui dan mereka tidak tunduk pada pemantauan peradilan dan hukum yang sama seperti penjara milik pemerintah lainnya. ”
Mengutip pernyataan Human Rights Watch (HRW) akhir Februari lalu, yang menekankan bahwa intitusi Pengadilan Mesir sedang dieksploitasi untuk menghukum lawan-lawan politik Rezim As-Sisi.
Organisasi LSM Internasional yang berbasis di New York AS ini mencontohkan adanya ekploitasi dan penggunan intitusi Pengadilan sebagai alat Politik Rezim seperti dalam kasus maraknya hukuman seumur hidup dijatuhkan.
Sementara itu, menurut Amnesty International, 100.000 warga Mesir dari pihak oposisi telah dipenjarakan selama 1 tahun terakhir ini saja.[IZ]
