JAKARTA (Panjimas.com) – Kapolri Tito Karnavian bersama jajarannya melakukan kunjungan ke PBNU pada Kamis (18/8). Ia diterima oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Dalam pertemuan yang berlangsung di lt 3 gedung PBNU ini, baik Tito maupun Kiai Said membicarakan berbagai persoalan kebangsaan, seperti terorisme dan radikalisme, narkotika, dan lain sebagainya.
Kiai Said menyampaikan persoalan adanya gerakan antinasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sampai sekarang masih bergerak dengan bebas. Gerakan tersebut saat ini masih kecil dan lemah, tetapi jika tidak diantisipasi lebih dini bisa mengancam keutuhan bangsa.
Mengenai Front Pembela Islam (FPI), Kiai Said menyampaikan bahwa gerakan ini bukan gerakan Wahabi atau ingin mendirikan negara Islam, tetapi misinya ingin menegakkan amar makruf nahi mungkar. Sayangnya apa yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan aparat keamanan.
“Jadinya malah merusak citra Islam yang damai,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut Tito meminta pandangan PBNU tentang Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang baru-baru ini bertemu dengannya. Ia meminta penjelasan tentang kasus antara Banser dan MTA baru-baru ini di Boyolali.
Kiai Said menjelaskan, ajaran MTA banyak yang membidah-bidahkan amaliah NU, salah satunya mengharamkan tahlil. “Berbeda itu biasa, tetapi kalau sampai menyalah-nyalahkan amaliah orang lain, itu yang tidak benar,” paparnya.
Robikin MH, salah satu ketua PBNU memberikan penjelasan tambahan mengenai kasus di Boyolali. Kelompok MTA sebelumnya sudah diingatkan untuk tidak membikin provokasi di lingkungan warga NU, tetapi mereka tetap memaksa. Yang dilakukan Banser hanya upaya penghadangan saja, sampai akhirnya terjadi bentrokan kecil.
Kiai Said menekankan, NU dari dulu sudah terlibat dalam banyak program pembangunan pemerintah. Tanpa diminta, para kiai NU sudah membimbing masyarakat. Ia mencontohkan kesuksesan program KB salah satunya berkat dukungan para kiai NU yang menjelaskan bahwa mengatur kelahiran tidak haram dalam Islam.
Kepada Tito, Kiai Said juga siap membantu program pemerintah seperti pentingnya membangun kesadaran hukum dengan melibatkan Ansor, Banser, dan Pagar Nusa. NU saat ini juga sedang membikin buku Fikih Bela Negara. MoU kerjasama tersebut akan dibuat dalam waktu dekat seusai pertemuan ini. [AW/NU]
