LISBON, (Panjimas.com) – Pemerintah Portugal memutuskan untuk memboikot dan menolak bekerjasama dalam proyek yang didanai Uni Eropa antara Portugal, Kementerian Keamanan Publik Israel, Kepolisian Nasional Israel, dan Universitas Bar Ilan.
Pengumuman oleh Kementerian Kehakiman Portugal yang mengejutkan ini datang setelah kampanye Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) yang digerakkan oleh para aktivis, politisi kubu oposisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya di Portugal.
LAW TRAIN project, bertujuan metodologi untuk menyatukan metodologi dalam proses interogasi Kepolisian, dan proyek ini telah menyebabkan kontroversi karena bertentangan dengan partisipasi Israel dalam kerangka proyek penelitian Uni Eropa Horizon 2020 serta berkaitan pula dengan tak terhitungnya jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh entitas Israel.
Menurut pernyataan dari Gerakan BDS di Portugal, kampanye ini dipimpin oleh “Koalisi rakyat Portugis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terdiri dari kelompok-kelompok solidaritas, organisasi hak asasi manusia, dan para pegiat anti-rasisme serta asosiasi-asosiasi yang mewakili petugas revolusi 1974 di negara itu.”
Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e Pela Paz no Medio Oriente (MPP), inisiator perlawanan dari koalisi masyarakat sipil terhadap proyek LAW TRAIN, mengatakan, “Kami mengucapkan selamat atas keputusan Kementerian Kehakiman untuk mengakhiri partisipasi Kepolisian Portugal dalam proyek LAW TRAIN.”
“Pemutusan kerjasama dari pemerintah Portugal atas proyek ini adalah kemenangan dari semua kekuatan yang ada di Palestina, di Portugal dan di Eropa yang terus menerus menyerukan diakhirinya proyek kerjasama ini dengan aparat represif Israel.”
Menanggapi kabar tersebut, Koordinator Gerakan “Stop the Wall”, Jama Juma, yang juga merupakan anggota Komite Nasional BDS Palestina (BNC), mengatakan bahwa “keputusan pemerintah Portugal telah memberikan harapan kepada rakyat kami dan mengirimkan pesan yang kuat kepada Israel bahwa tidak ada bisnis seperti biasanya selama agresi militer terus berlangsung terhadap Gaza dan juga aksi penindasan di wilayah Tepi Barat.”
Riya Hassan, Koordinator Eropa untuk BNC (Komite Nasional BDS Palestina), berkomentar: “Kemenangan terbaru ini adalah pertanda lainnya bahwa pemerintah-pemerintah Eropa telah sadar dan terbangun dengan mengganggap Israel adalah masalah dan menjadikan mereka sebagai mitra dalam proyek-proyek yang berisiko akan merusak kebebasan mendasar, demokrasi dan hak asasi manusia.”
“Perjalanan perjuangan kita masih panjang untuk mengakhiri keterlibatan Eropa dengan aksi apartheid Israel. Proyek LAW TRAIN terus berlanjut dengan peserta yang tersisa dan itu adalah satu-satunya dari banyak proyek militer dan keamanan yang didanai oleh Komisi Uni Eropa dengan menggunakan uang milik rakyat Eropa”, imbuhnya.[IZ]
