BANGKOK, (Panjimas.com) – Pembicaraan damai antara rezim militer Thailand dengan kelompok Mujahidin Muslim Pattani di wilayah selatan Thailand dilanjutkan pada hari Jumat (02/09), demikian pernyataan Wakil Perdana Menteri Thailand mengumumkan pada Kamis (01/09), seperti dilansir Anadolu.
Wakil PM Prawit Wongsuwan mengatakan kepada para wartawan bahwa pemerintahanya akan kembali melakukan pembicaraan damai dengan Mara Pattani, sebuah organisasi yang mewakili beberapa kelompok Mujahidin Muslim Pattani, pembicaraan itu berlangsung di Malaysia pada hari Jumat (02/09).
“Namun, kami tidak akan menandatangani kesepakatan apapun sampai terwujudnya situasi damai di provinsi-provinsi bagian selatan,” kata Wongsuwan.
Untuk diketahui, pembicaraan damai sebelumnya berakhir tahun lalu tanpa hasil resolusi apapun.
Ada kekhawatiran dari para analis lokal bahwa Mara Pattani tidak mewakili kelompok-kelompok yang beroperasi secara bawah tanah.
Beberapa operasi pengeboman terkait dengan para pemberontak perlawanan, terjadi menjelang pembicaraan menargetkan kota-kota wisata dan kantor-kantor pemerintahan awal bulan ini, serangan bom menyebabkan empat orang tewas.
Aksi perjuangan di wilayah selatan berakar pada konflik etnis budaya berabad lamanya antara pihak Muslim Melayu yang tinggal di wilayah selatan dan pemerintah pusat Thailand yang menjadikan Buddhisme sebagai agama nasional secara de-facto.
Kekacauan di wilayah selatan telah berakar lama pada konflik lama berbasis etnis-budaya antara Muslim Melayu (Pattani) yang hidup di 4 Provinsi dan di pusat kota Thailand, dimana Budhisme menjadi agama resmi secara de-facto bagi Negara.
Kelompok-kelompok mujahidin bersenjata dibentuk pada tahun 1960 setelah rezim diktator kemudian rezim militer mencoba mengintervensi sekolah-sekolah Islam, akan tetapi pemberontakan memudar pada sekitar periode1990-an.
Pada tahun 2004, sebuah gerakan bersenjata muncul dan dihidupkan kembali, kelompok itu terdiri dari banyak sel-sel lokal para pejuang Muslim yang kemudian dikelompokkan menjadi sebuah organisasi bernama Front Revolusioner Nasional atau BRN.
Sejak itu, konflik telah menewaskan lebih dari 6.500 jiwa dan melukai lebih dari 11.000 orang, Konflik tersebut kemudian tercatat sebagai salah satu konflik berintensitas rendah yang paling mematikan di dunia.
Kelompok Mujahidin Pattani Lahir Akibat Kekejaman dan Penyiksaan Rezim Militer
Meskipun tahun 2015 terjadi penurunan yang signifikandalam jumlah serangan bom di daerah Thailand bagian Selatan, para aktivis prihatin dengan tindakan kejam militer yang semakin sewenang-wenang, menangkapi Muslim Pattani dan melakukan penyiksaan di daerah itu selama penahanan militer, dilansir oleh Anadolu
Media setempat Bangkok Post, Februari lalu melaporkan Muhammad Ayub Pathan, Ketua Dewan Masyarakat SipilWilayah Selatan (Chairman of the Southern Civil Society Council), mengatakan bahwa bagi banyak orang di provinsi-provinsi selatan Pattani, Yala, Narathiwat dan beberapa distrik Songkhla yang mengalami kekerasan dan terus berlanjut semakin parah.
“Tetapi ruang sosial-politik telah dibuat sejak dialog perdamaian [dimulai pada tahun 2013 oleh pemerintah pasca kudeta, mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra] yang diresmikan 3 tahunlalu,” kata Ayub Pathan kepada Bangkok Post, Ia menyebut hal itu sebagai terobosan “yang luar biasa”
Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Southernmost Provinces Research Database, berkenaan dengan akademik, bahwa jumlah pemboman telah menurun dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 49 persen pada tahun 2015, bahkan mencapai 65 persen di 2007 – dimana wilayah Selatan Muslim Pattani telah mengalami insiden yang paling kejam sejak tahun 2004.
Sementara menyambut penurunan jumlah kekerasan, para tokoh masyarakat sipil lainnya, bagaimanapun, tetap berjaga-jaga dalam optimisme mereka, manakala kembali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Di tingkat kebijakan, aparat keamanan mengumumkan seperangkat prosedur yang baik akan tetapi dalam operasi-operasi yang sebenarnya untuk patroli, penahanan, pencarian dan penangkapan adalah sesuatu yang lain sama sekali,”Anchana Heemmina, Direktur Duay Jai, yang telah lama menyelidiki situasi hak asasi manusia di wilayah selatan Thailand, mengatakan kepada Bangkok Post.
“Orang-orang di daftar tersangka militer ditangkap, bahkan ketika mereka tidak memiliki catatan kriminal, dan banyak terjadi penggrebekan rumah untuk mengumpulkan sampel DNA, hal ini telah menjadi suatu norma,” imbuhnya.
Anchana Heemmina, mewakili suara para Aktivis, juga menyatakan keprihatinan mendalamnya tentang penyiksaanyang terjadi selama penahanan militer.
“Setelah para tersangka berada di bawah tahanan militer, sulit untuk mendapatkan bukti penyiksaan yang dapat menyebabkan hukuman dan tuntutan bagi para pelaku.”
Organisasi hak asasi manusia telah mendokumentasikan 28 kasus penyiksaan selama penahanan militer, termasuk diantaranya berjumlah 15 kasus pada tahun 2015.
Tahun lalu, Pengadilan Thailand meminta otoritas secara finansial memberi kompensasi korban dalam 3 kasus penyiksaaseperti itu, tapi tidak ada pejabat yang didakwa sebagai kriminal.[IZ]
