AMBON, (Panjimas.com) – Dua tahun sudah Jokowi-JK memimpin Indonesia, Program nawacita dan revolusi yang digembor-gemborkan oleh pemerintah dinilai masih belum berhasil mensejahterakan bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu disampaikan berbagai evaluasi terhadap kinerja pemerintah dari tahun pertama hingga tahun kedua Jokowi-JK.
KAMMI sebagai gerakan mahasiswa yang peduli terhadap nasib bangsa bersama berbagai organisasi bergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Menggugat, melakukan aksi nasional secera serentak pada 20 Oktober 2016 di berbagai daerah.
Namun amat disayangkan, kebebasan berekspresi yang menjadi substansi demokrasi dan dilindungi oleh undang-undang ternyata dipasung. Di Ambon, beberapa mahasiswa kader KAMMI bahkan dilarang melakukan aksi demonstrasi, disikapi dengan represif oleh aparat. Padahal prosedur para demonstrasi sudah dilakukan, termasuk memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum KAMMI Pusat, Kartika Nur Rokhman menjelaskan bahwa Kapolres Pulau Ambon dan jajarannya harus bertanggung jawab terhadap tindakan represif bawahannya:
“KAMMI mengutuk perlakuan polisi terhadap saudara Asrul Kaisuku, Ketua KAMMI Ambon, yang sedang melakukan aksi damai bersama aliansi mahasiswa Maluku. Kapolres Ambon dan jajarannya harus bertanggungjawab terhadap kasus ini. Kami mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk mencopot Kapolres Pulau Ambon yang telah berlaku represif dan melanggar HAM dalam penanganan aksi damai mahasiswa” terang Kartika
Senada dengan Kartika, Ketua Bidang Humas PP KAMMI Safarin Novarizal menjelaskan bahwa Aparat seharusnya mengamankan proses demonstrasi agar berjalan damai bukan malah memberhentikan.
“Polisi seharusnya mengamankan aksi yang dilakukan oleh KAMMI, bukan malah memberhentikan aksi dengan cara yang tidak manusiawi. Dimana kader KAMMI menjadi korban tindakan aparat seperti diseret dan diamankan. Padahal aksi yang dilakukan adalah aksi damai.” Tutur Rino
Padahal menurut Rino, Aksi yang dilakukan KAMMI adalah bentuk penyampaian aspirasi dan bahan evaluasi bagi pemerintah.
“Kita mahasiswa aksi hanya untuk mengingatkan pemerintah dan mengevaluasi. Jika bukan mahasiswa siapa lagi yang akan mengingatkan pemerintah.? Seharusnya aparat hukum melindungi para demonstran.” Tegas Rino. [RN]
