BANDUNG, (Panjimas.com) – Kasus penistaan al Quran yang dilakukan oleh Ahok yang terlihat berlarut-larut mengundang keprihatinan, Koordinator Alinasi Pergerakan Islam Jawa barat, Asep Syarifudin, di mana ia tak habis pikir mengapa pihak kepolisian seolah belum memiliki sikap tegas padahal pelanggaran Ahok itu sudah kena pasal 156a sehingga menunggu apalagi kasus ini yang terlihat belum diproses secara optimal.
“Saya melihat kasus ini adalah delik biasa bukan delik aduan sehingga polisi semestinya segera bertindak apalagi bisa jadi ratusan laporan telah masuk ke Polres, Polda dan juga Mabes Polri yang dilaporkan berbagai elemen umat Islam di seluruh Indonesia,” ujar Asep di sela-sela Aksi Damai dan Longmarch “Bela Islam dan NKRI” yang digelar di Kota Bandung Jumat, (28/10).
Kata Asep dengan sikap lamban dari Polri maka tak heran tanggal 14 Oktober 2016 lalu terjadi aksi demo yang dilakukan oleh umat Islam di seluruh Indonesia termasuk yang dilakukan di Jakarta dan nanti tanggal 4 November 2016 akan dilakukan di Jakarta juga dengan jumlah pendemo yang lebih banyak lagi.
Menurut Asep, penekanan ini akan dilakukan kepada Presiden RI Jokowi untuk segera turun tangan menyelesaikan masalah ini dan meminta Kapolri untuk segera menghukum Ahok. Pada bagian lain Asep pun menegaskan, sikap lamban dari Polri bisa membuat umat Islam akan tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan oleh Polri.
“Kami semua selalu menghormati institusi hukum yang ada termasuk Polri tetapi jika tak jelas penanganannya dalam kasus ini bisa mungkin umat Islam akan hilang kesabarannya,” tegasnya.
Karenanya jika tak ada kejelasan yang dimaksud maka Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat kembali akan mengerahkan massa untuk ke Jakarta untuk melakukan aksi demo menuntut penyelsaian masalah ini secara tuntas. Sehingga pelangagran hukum yang menistakan al Quran akan segera mendapat hukuman yang setimpal dan tidak dibiarkan berkeliaran seperti tak memiliki dosa.
“Jadi kami hanya minta keadilan, siapapun yang melakukannya harus dihukum dan jangan ada kesan kalau umat Islam yang melakukan pelanggaran segera dihukum tetapi jika non muslim ada kesan terlambat.”
Asep menyadari demo umat Islam di manapun adanya tak pernah didanai oleh siapapun tetapi justru itu dana partisipasi dari umat Islam sendiri. Katanya, sewaktu ke Jakarta pertengahan Oktober lalu setiap yang melakukan aksi itu bayar sendiri untuk transportasinya jadi kalau ada yang bilang itu didanai pihak tertentu maka itu salah besar.
“Umat Islam berjuang untuk agamanya dan tidak ditumpangi oleh kepentingan politis.” urai Asep dalam kesempatan tersebut.
Bagi Asep ini masalah besar besar dan menjadi PR bagi umat Islam. Asepo berharap bagi umat Islam sendiri hal yang terjadi saat ini harus bisa dijadikan momentum untuk bisa peduli terhadap agamanya dan bersiap diri menghadapi pihak-pihak yang anti dan akan menghancurkan Islam. “Kalau tidak dimulai saat ini, kapan lagi,” pungkasnya. [DF]
