SOLO, (Panjimas.com) – Moedrick M Sangidu salah satu tokoh di Solo meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Sri Bintang Pamungkas dari tuduhan makar.
Moedrick berpendapat apa yang diakukan oleh Sri Bintang Pamungkas semata-mata karena ingn mengkritik kebijakan rezim saat ini yang sudah jauh dari rasa keadilan.
Terkait adanya tuduhan makar Moedrick menampiknya dengan tegas.
“Bagaimana bisa disebut makar jika hanya berkirim surat saja. Bintang Pamungkas juga tidak memiliki masa atau kekuatan yang bisa menggulingkan pemerintah” tegasnya kepada Panjimas Selasa, (6/12).
Selain itu Sri Bintang Pamungkas juga tidak melakukan gerakan kudeta atupun militer.
Jika hanya karena mengkritik kemudian dimasukkan kategori makar, maka bisa diartikan bahwa pemerintahaan dibawah kepimpinan Joko Widodo saat ini adalah anti kritik dan anti demokrasi.
Pembina Yayasan Mega Bintang tersebut juga berharap agar pemerintah mau mendengar masukan atau kritikan dari masyarakat. Agar Negara ini menjadi lebih baik. Namun jika tidak maka secara tidak langsung Negara telah menebar kebencian.
“Jika itu terus terjadi maka saya sarankan agar semua elemen masyarakat untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemerintah saat ini, karena pemerintah telah melakukan kedustaan.” Tegasnya.
Namun demikian Moedrick M Sangidu tetap berpesan bawah aksi itu jangan sampai melakukan kekerasan dan melanggar hukum.
Disisi lain Moedrick juga berpendapat bahwa pemerintahan Joko Widodo saat ini sangat anti Islam. Hal ini dibuktikan dengan tidak adilnya Pemerintah dalam mensikapi perlukuan hukum antara persoalan umat Islam dan non muslim.
Moedrick mencontohkan adanya kasus Tolikara yang jelas mendholimi umat Islam namun anehnya Presiden Joko Widodo malah mengundang pengurus GIDI untuk makan di istana.
Kasus lain yang sangat jelas adalah terkait penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok.
“Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum pernah memberikan komentar sedikitpun terkait penistaan tersebut. Ini ada apa?” tanyanya.
Adanya aksi 411 dan 212 harusnya menjadi koreksi bagi pemerintah untuk tidak meremhkan potensi keuatan umat Islam saat ini.
“Jika itu tidak didengarkan jangan salah kan kalalu muncul aksi Revolusi” pungkasnya. [RN]
